Hal tersebut disampaikan Syarwani saat berdiskusi bersama para kepala desa (kades), di mana ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam memanfaatkan potensi lahan transmigrasi untuk mendukung program Brigade Pangan.
“Nah, makanya tadi saya juga dengan teman-teman kepala desa, saya titip bagaimana memerankan kawasan yang ada di Satuan Permukiman SP 1 sampai SP 10 ini juga bisa menjadi sentuhan untuk kegiatan Brigade Pangan dan itu bisa dilakukan secara kolaboratif,” ujar Syarwani.
Ia menjelaskan, skema pembagian lahan di kawasan permukiman transmigrasi memberikan peluang besar untuk pengembangan usaha berbasis pangan. Setiap kepala keluarga, kata dia, rata-rata memperoleh lahan hingga dua hektare.
“Bayangkan misalnya satu kepala keluarga (KK) mendapat 2 hektare (ha). Kalau hanya untuk kepentingan kawasan permukiman dan pekarangan, tentu tidak perlu sampai dua hektare,” ungkapnya.
Syarwani menegaskan, sisa lahan yang tidak dimanfaatkan untuk permukiman dapat diarahkan menjadi lahan usaha produktif, terutama untuk kegiatan pertanian dan pangan yang bernilai ekonomi.
“Tetapi, lahan yang lainnya itu kan bisa dijadikan lahan usaha. Salah satunya untuk kegiatan pangan,” tegasnya.
Menurutnya, pemanfaatan lahan secara produktif di kawasan SP akan memberikan dampak ganda, tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan dan arah pembangunan pemerintah pusat, sekaligus mendukung visi pembangunan Bulungan dalam isu strategis kedaulatan pangan.
“Ini sejalan juga dengan program pemerintah pusat dan visi Bapak Presiden, termasuk visi Kabupaten Bulungan, khususnya dalam mendukung isu kedaulatan pangan di tingkat lokal Bulungan maupun di tingkat nasional,” pungkasnya. (jai/lim)