Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, capaian dan progres pembangunan sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan program 2026 berjalan lebih efektif, tepat waktu dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Progres kegiatan pembangunan yang kita rasakan di 2025 tentu menjadi bahan evaluasi kita di 2026. Hal ini sudah saya tekankan dalam rapat staf pada 2 Januari,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin (5/1).
Ia menyampaikan, penekanan pertama yang wajib menjadi perhatian seluruh perangkat daerah adalah kesiapan dokumen laporan keuangan, mengingat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dijadwalkan berlangsung pada awal 2026.
“Kita harus segera menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Semua perangkat daerah harus melakukan langkah-langkah penyiapan sebelum audit BPK dilaksanakan,” tegasnya.
Selain kesiapan audit, Syarwani meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak paralel untuk mendorong percepatan pelaksanaan program tahun anggaran 2026 agar waktu efektif APBD dapat dimaksimalkan.
“Saya menargetkan seluruh dokumen administratif terkait APBD 2026 sudah selesai di Januari," ungkapnya.
Dengan begitu, proses perencanaan hingga pelaksanaan bisa dimulai pada Februari atau paling lambat Maret 2026. Menurutnya, skema tersebut akan membuat usia efektif APBD mencapai sekitar delapan bulan, sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
"Terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2025, sebagian besar program telah selesai," bebernya.
Namun demikian, masih terdapat beberapa pekerjaan yang diberikan pemberian kesempatan, khususnya proyek yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan 2025 sebagian besar sudah selesai. Memang ada yang belum dan masih kita berikan pemberian kesempatan, terutama pekerjaan jalan yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, apabila dari total 3 kilometer (km) ruas jalan yang direncanakan baru 2 km terselesaikan, maka sisa 1 km tetap harus dikejar agar infrastruktur tersebut dapat difungsikan secara optimal.
“Kalau masih tersisa 1 kilometer, tentu harus kita kejar dan kita berikan kesempatan supaya fungsional. Salah satunya proyek strategis di Salimbatu, seperti ruas jalan Tanjung Palas–Salimbatu,” ungkapnya.
Menurutnya, penghentian pekerjaan hanya berdasarkan kontrak tanpa keberlanjutan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. “Kalau kita putus dan tidak ada kelanjutannya di 2026, itu akan menjadi keluhan masyarakat dan berpotensi mengangkrak dari sisi audit,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara proporsional dan rasional, tidak berlarut-larut.
“Pemberian kesempatan itu ada skemanya, bisa 40 hari, 50 hari atau 90 hari. Tetapi saya sudah sampaikan kepada teman-teman teknis, kalau konstruksi jalan bisa diselesaikan dalam satu bulan, kenapa harus diberikan sampai 50 hari,” ujarnya.
Ia mencontohkan pekerjaan semenisasi yang seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat apabila perencanaan dan pengawasan dilakukan secara optimal.
“Kalau semenisasi 100 meter bisa diselesaikan dua minggu, kenapa harus sampai tiga bulan. Ini soal efektivitas, perencanaan dan tanggung jawab penyedia,” pungkasnya. (jai/lim)