Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan realisasi anggaran yang dikelola dengan catatan tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Tak terkecuali di tahun anggaran 2025.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima olehnya bahwa di tahun 2025 lalu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara berada di atas 90 persen.
"Realisasi APBD 2025 itu di atas 90 persen. Laporan dari Inspektur (Inspektorat Daerah Kaltara), kita termasuk provinsi ketiga yang terbaik dari kategori PAD kecil," ujar Gubernur Zainal kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (5/1).
Mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kaltara ini memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang telah memberikan serapan anggaran tinggi, di atas 90 persen.
Sementara untuk perangkat daerah yang realisasi atau serapan anggarannya masih rendah diberikan atensi khusus agar ke depan bisa lebih baik dari yang saat ini.
"Tapi saya sampaikan itu ada lima perangkat daerah yang masih rendah serapannya, salah satunya PU," tuturnya.
Akan tetapi, untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), itu sudah ada klarifikasi dari Kepala dinasnya.
"Tadi dari Kepala Dinasi PU klarifikasi terkait realisasinya yang mana secara fisik sudah tinggi di angka 88 persen. Cuma untuk pembayarannya yang memang tertunda, jadi di Januari 2026," pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim