Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, seluruh program dan regulasi yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“APBD 2026 dan seluruh regulasi yang ditetapkan harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Minggu (4/1).
Ia menjelaskan, prioritas pertama Pemda Bulungan adalah penguatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk peningkatan akses masyarakat serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Bulungan,” ungkapnya.
Prioritas berikutnya adalah pembangunan infrastruktur wilayah yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.
“Infrastruktur menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Pemda Bulungan juga memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta percepatan digitalisasi layanan publik.
“Kami mendorong birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pengembangan ekonomi daerah menjadi prioritas keempat, dengan penekanan pada penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan, serta sektor-sektor strategis lainnya yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi daerah harus tumbuh inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas,” ungkapnya.
Adapun prioritas kelima adalah penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan di tengah masyarakat Bulungan.
“APBD harus hadir sebagai instrumen perlindungan sosial dan penguatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (jai/lim)