Saat ini, fokus utamanya adalah memberikan edukasi kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dijadwalkan menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.
Pemerintah menargetkan total 35 juta penerima manfaat, di mana 18 juta KPM melalui Bank Himbara dan 17 juta KPM melalui layanan PT Pos Indonesia.
Khusus untuk pencairan tahap akhir di Desember ini, masyarakat yang memenuhi kriteria akan menerima dana rapel sebesar Rp 900.000.
Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf mengatakan, khusus penyaluran ke KPM yang dilakukan melalui PT Pos, mekanisme penyaluran dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Penerima akan mendapatkan undangan resmi melalui RT/RW atau aparat kelurahan setempat, yang mana penerima wajib membawa identitas asli berupa e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang valid.
Hal yang harus menjadi atensi bersama dalam hal ini yaitu pencairan BLT Kesra ini dilakukan secara tunai tanpa potongan biaya apa pun. Penyaluran melalui PT Pos ini merupakan upaya untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan atau berada di wilayah tertentu.
"Kami juga bekerja sama dengan Komdigi untuk menyiapkan sistem digital agar proses verifikasi di lapangan lebih cepat dan akurat," jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul ini dalam keterangan resminya, Selasa (30/12/2025).
Mensos juga menjelaskan bahwa BLT Kesra 2025 ini menyasar keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam hal ini, desil 1 dan 2 atau sangat miskin dan miskin ini dalam kategori keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sementara desil 3 dan 4 atau hampir dan rentan miskin merupakan kelompok yang kondisi ekonominya tidak menentu dan rentan terhadap krisis.
Selain itu, ada juga kategori khusus, mulai dari lansia tanpa pekerjaan, penyandang disabilitas, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta keluarga dengan penyakit kronis.
Guna menghindari kesimpangsiuran informasi, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat agar melakukan pengecekan status secara mandiri sebelum mendatangi titik pencairan.
Adapun pengecekan tersebut dapat dilakukan melalui portal resmi dengan akses https://cekbansos.kemensos.go.id/ dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP-el.
"Di sini sistem akan menampilkan status penerima, jenis bantuan dan periode penyaluran," jelasnya.
Selain itu juga bisa melalui aplikasi cek bansos. Di sini masyarakat dapat mengunduh aplikasi resmi di Play Store atau App Store, melakukan registrasi dengan unggah foto KTP dan verifikasi wajah untuk melihat profil bantuan secara otomatis.
Terhadap bantuan ini, pemerintah mengingatkan soal pentingnya validitas data Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPM diimbau untuk aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi atau jumlah anggota keluarga kepada aparat desa/kelurahan agar data di DTKS tetap akurat.
"Mengingat batas akhir pencairan di 31 Desember 2025, masyarakat diminta segera memastikan statusnya dan melakukan pengambilan dana sebelum batas waktu berakhir untuk menghindari dana dikembalikan ke kas negara," imbuhnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim