Berdasarkan data yang dihimpun Radar Tarakan, realisasi belanja APBD regional Kaltara per 30 November 2025 sebesar Rp 7.472,13 miliar atau 57,54 persen dari pagu belanja APBD yang tercatat sebesar Rp 12.986,73 miliar.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kaltara, Ika H. Novianti mengatakan, realisasi belanja ini didominasi oleh komponen belanja operasi yang berkontribusi 72,98 persen dari total belanja daerah.
"Jika kita melihat kondisi yang ada, kebijakan efisien yang dilakukan tahun ini sedikit banyaknya tentu mempengaruhi laju pelaksanaan kegiatan," ujar Ika.
Artinya, kebijakan ini yang menjadi salah satu penyebab atau memperlambat lajunya belanja daerah. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada belanja, melainkan hanya mempengaruhi laju penyerapannya saja.
Kendati demikian, Ika menegaskan bahwa hal ini tetap harus dikonfirmasi lagi oleh pihaknya dengan pemerintah daerah, karena persoalan APBD tersebut pihaknya tidak bisa masuk terlalu dalam.
"Bisa jadi kegiatannya sudah dilaksanakan, tapi yang belum itu pertanggungjawaban keuangannya," kata Ika.
Disinggung soal belanja modal yang menjadi penyumbang minus growth, ia menegaskan bahwa hal itu bukan hanya terjadi di Kaltara, melainkan juga terjadi di semua provinsi yang ada di Tanah Air.
"Kalau itu bukan hanya di Kaltara, tapi di semua provinsi juga mengalami hal yang sama. Karena belanja modal itu ada proses, ada lelang dan seterusnya. Meski sekarang sudah dipermudah oleh e-katalog, tapi semuanya perlu waktu," jelasnya.
Pastinya, kebijakan efisiensi itu sedikit banyaknya berkontribusi dalam memperlambat laju penyerapan anggaran, tapi bukan kegiatannya. Karena untuk kegiatan masih tetap jalan.
"Intinya kita terus mendorong untuk percepatan supaya tidak menumpuk di akhir tahun. Ini potret di November, tapi bisa jadi di Desember itu sudah agak tinggi. Nanti kita lihat realisasi hingga akhir tahun," pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim