TANJUNG SELOR - Pemerintah baru-baru ini melakukan rapat koordinasi (rakor) secara nasional untuk membahas potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah.
Dalam rakor itu, sejumlah kepala daerah serta kepala pelaksana (kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia menerima arahan dari Menko PMK, Wamendagri, Kepala BMKG dan Kepala BNPB.
Hal itu disampaikan Kalak BPBD Kalimantan Utara (Kaltara), Andi Amriampa kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Kamis (1/1). "Rapat ini terkait dengan situasi dan kondisi cuaca. Khususnya untuk potensi terjadinya hidro meteorologi basah," ujar Andi Amriampa.
Dalam rakor tersebut, lanjut Andi Amriampa, informasi dari BMKG tergambar bahwa di Januari 2026 Kaltara mempunyai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah. "Saat ini kita menyiapkan status siaga bencana 2026 untuk hidrometeorologi, baik itu basah maupun kering. Tinggal nanti di periodenya, apakah basah atau kering," kata Andi Amriampa.
Andi Amriampa mengatakan, untuk status siaga ini diupayakan sudah dapat ditetapkan pada Januari ini. Tapi sebelum melakukan penetapan, pihaknya tetap akan melakukan rakor lintas sektor di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Untuk jenis bencana yang bisa ditimbulkan pada bencana hidrometeorologi basah ini, di antaranya banjir dan tanah longsor. Khusus untuk banjir, itu berpotensi terjadi di daerah aliran sungai.
"Nah, kita di Kaltara ini punya tiga aliran sungai besar, yaitu Sungai Kayan, Sungai Sesayap dan Sungai Sembakung. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah lain seperti di Apung, Sebatik dan Sekatak juga bisa terjadi," bebernya.
Sementara untuk tanah longsor juga memiliki potensi terjadi di Kaltara. "Kalau longsor, itu potensinya seperti di Tarakan. Termasuk yang baru-baru ini terjadi di Tana Tidung. Prinsipnya upaya-upaya pencegahan akan terus kita lakukan," pungkasnya. (iwk/jnr)
Editor : Januriansyah RT