TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan terus memperluas akses konektivitas digital di wilayah pedalaman yang masih mengalami blank spot. Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani.
Kepada Radar Kaltara, Syarwani mengakui, tidak semua 74 desa di Bulungan memiliki akses jaringan komunikasi yang memadai.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan di wilayah hulu Sungai Kayan.
Baca Juga: Bulungan Tetapkan 5.000 Hektare KLPPB, Harga Gabah Rp 6.500
“Kami menyadari di Kabupaten Bulungan itu ada 74 desa. Tidak semuanya aman dari blank spot. Masih ada wilayah yang belum terjangkau akses jaringan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Minggu (15/12).
Menurutnya, sejak 2025 Pemda Bulungan telah melakukan intervensi melalui APBD dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, salah satunya Starlink.
Fasilitas tersebut dipasang sebagai ruang akses terbuka bagi masyarakat di daerah blank spot.
Baca Juga: Futsal Bupati Cup Ditutup, Tekankan Implementasi Program Madya
“Kami intervensi melalui APBD sejak tahun 2025 dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya Starlink, agar masyarakat di daerah blank spot, khususnya di wilayah pedalaman dan hulu, tetap bisa mengakses layanan berbasis digital,” ungkapnya.
Pada tahun ini, Pemkab Bulungan telah menyalurkan sekitar 28 unit Starlink yang diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan publik.
“Kami prioritaskan di kantor desa, sekolah, serta di sektor kesehatan melalui posyandu dan pustu di desa yang selama ini blank spot,” ujarnya.
Baca Juga: Syarat Internasional Bandara Juwata Tarakan Klir, Peluang Rute Tawau dan Kinabalu Dijajaki
Ia menjelaskan, keberadaan Starlink sangat membantu aktivitas administrasi dan pelayanan publik, terutama yang terhubung langsung dengan sistem nasional.
“Untuk pendidikan, ini sangat membantu pengelolaan data pokok pendidikan (Dapodik)," bebernya.
Begitu juga di bidang kesehatan, agar konektivitas program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan daerah bisa diakses langsung oleh tenaga kesehatan.
Baca Juga: Pemprov Kaltara Perkuat Pengawasan dan Mitigasi Risiko Keselamatan
“Bayangkan, selama ini petugas di pedalaman harus turun ke ibu kota hanya untuk mengunggah data. Biaya satu kali turun bisa Rp 500 ribu, kalau pulang-pergi bisa sampai Rp 1 juta. Ini tentu sangat memberatkan,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai kehadiran Starlink menjadi solusi nyata dalam menjawab kebutuhan konektivitas digital di wilayah terpencil.
“Kami bersyukur dengan adanya teknologi Starlink ini, kebutuhan akan akses teknologi bisa terbantu secara signifikan,” katanya.
Baca Juga: Kinerja Dievaluasi, Wakapolda Kaltara Minta Anggaran Tepat Sasaran dan Bebas Penyimpangan
Ke depan, Pemkab Bulungan akan kembali memperluas cakupan layanan tersebut. Pada tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan penambahan sekitar 30 unit Starlink baru.
“Tahun depan kami masih akan intervensi sekitar 30 unit Starlink lagi, supaya layanan pemerintahan desa, pendidikan, dan kesehatan bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (jai/ana)
Editor : Azwar Halim