TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan berbagai cara.
Hal ini dinilai penting untuk dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, turunnya nilai transfer pusat ke daerah di tahun 2026 ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah.
"Pelajaran bagi kita di sini, ketergantungan fiskal kita terhadap pemerintah pusat harus kita kurangi," ujar Denny saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltara harus menggali potensi dan mencari sumber-sumber pendapatan lain sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kaltara dengan potensi alam yang luar biasa besar ini harus bisa bergerak untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) agar ke depan fiskal daerah tidak lagi tergantung pada pusat.
Selain itu, Denny juga menyampaikan bahwa kegiatan prioritas yang ada di perangkat daerah, tapi tidak bisa dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), itu akan coba diajukan pembiayaannya ke Kementerian terkait.
"Untuk teknis pelaksanaannya nanti seperti apa, itu tidak ada masalah. Yang terpenting di sini program tersebut bisa jalan atau infrastruktur itu dapat terbangun dengan dukungan dana dari pusat," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim