TANJUNG SELOR - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Korcab Kaltara melakukan aksi damai di Halaman Kantor Kejati Kaltara, Selasa (9/12). Aksi ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kaltara, M. Nur Arisan mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kepedulian mahasiswa terhadap upaya pemberantasan korupsi di Kaltara.
“Aksi ini merupakan wujud kepedulian mahasiswa dalam mengawal semangat pemberantasan korupsi, khususnya di momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025,” kata Nur Arisan dalam orasinya.
Dalam tuntutannya, PMII meminta Kejati Kaltara terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap proyek pemerintah yang diduga bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami meminta Kejati Kaltara konsisten mengawasi dan menindak proyek pemerintah yang terindikasi bermasalah dan mengarah pada tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Meski demikian, PMII juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Kejati Kaltara yang dinilai cukup progresif dalam penegakan hukum, meskipun institusi tersebut terbilang masih baru berdiri di Bumi Benuanta.
“Kami mengapresiasi Kejati Kaltara yang meskipun baru berdiri, tetapi sudah mampu mengungkap dan membawa sejumlah kasus korupsi hingga ke persidangan,” katanya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Kepala Kajati Kaltara Yudi Indra Gunawan menyambut baik kehadiran massa aksi PMII dan menyampaikan terima kasih atas aksi yang berlangsung tertib.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik PMII yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai, tenang dan sejuk,” ujarnya.
Ia menegaskan, Kejati Kaltara terbuka terhadap setiap laporan dan masukan dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan dan laporan yang masuk, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang kami peroleh melalui pemberitaan dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat,” tegasnya.
Yudi menambahkan, sinergi antar aparat penegak hukum dan masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi elemen penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di daerah.
“Partisipasi publik, termasuk mahasiswa, sangat penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim