TANJUNG SELOR - Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah Asta Cita, salah satunya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) melakukan berbagai upaya sebagai bentuk tindak lanjut target swasembada pangan, salah satunya penguatan pada Brigade Pangan.
Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiyono mengatakan, penguatan Brigade Pangan kali ini dilakukan melalui mekanisme bimbingan teknis (bimtek).
Ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Kaltara.
“Dengan meningkatkan kapasitas operator dan pengelola, kita dapat memastikan pengelolaan Brigade Pangan akan berjalan lebih efektif,” ujar Heri saat bimtek pengelolaan Brigade Pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025.
Menurutnya, Brigade Pangan memiliki peran penting sebagai ujung tombak percepatan produksi pangan di provinsi ke-34 Indonesia ini. Saat ini terdapat 56 Brigade Pangan yang tersebar di berbagai wilayah di Kaltara.
Di sini pemerintah daerah dan pusat bersinergi mempercepat layanan alat dan mesin pertanian (alsintan), mekanisasi pertanian, percepatan tanam hingga penanganan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim.
“Ini dengan kata lain, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam memastikan pangan kita aman, cukup dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai upaya untuk memotivasi, Heri mengutip pesan Bung Karno yang menyebutkan ‘pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa’.
Ini perlu jadi atensi mengingatkan keberhasilan menyediakan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga menyangkut masa depan sebuah negara.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal hingga masyarakat untuk bersama-sama mendukung visi Presiden Prabowo untuk mencapai target kemandirian pangan secara nasional.
“Swasembada pangan harus kita tingkatkan sesuai harapan Presiden agar Indonesia bisa mandiri tanpa bergantung pada negara lain,” tuturnya.
Ia juga berpesan beberapa hal kepada operator, penyuluh dan pengelola Brigade Pangan. Pertama soal pentingnya memahami tata kelola alsintan serta strategi percepatan tanam dan mitigasi dampak iklim.
Kedua, optimalisasi penggunaan alsintan seperti traktor, cultivator, pompa air, combine harvester, rice transplanter hingga drone sprayer.
Ketiga, memperkuat kolaborasi dalam menghadapi perubahan iklim dan potensi gangguan pangan.
Kemudian, kemampuan melakukan intervensi cepat saat terjadi kekeringan, banjir, serangan OPT dan lainnya, serta terakhir menjadikan bimtek ini sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan luas tanam, produktivitas dan efisiensi biaya produksi. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim