TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani menegaskan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan dijalankan dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Kepada Radar Kaltara, Syarwani mengatakan, Pemda Bulungan akan memastikan seluruh regulasi yang ditetapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Bulungan 2026.
“APBD 2026 harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan berpihak pada kepentingan publik,” kaya Syarwani kepada Radar Kaltara, Minggu (30/11).
Ia menyebutkan sejumlah prioritas utama yang akan menjadi fokus Pemda Bulungan pada 2026. Pertama, penguatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk perluasan akses dan peningkatan infrastruktur dasar.
“Kami ingin memastikan masyarakat Bulungan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, merata dan mudah diakses,” ujarnya.
Kedua, pembangunan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarkecamatan. Menurutnya, infrastruktur yang baik menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerataan pembangunan harus terus kita dorong, terutama akses jalan dan jembatan yang membuka konektivitas antarwilayah,” kata Syarwani.
Prioritas berikutnya ialah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan penguatan koordinasi lintas sektor.
“Digitalisasi layanan publik wajib kita percepat agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan bebas dari praktik yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Selain itu, APBD 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan sektor strategis lainnya yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
“Ekonomi daerah harus tumbuh inklusif. UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan industri lokal perlu kita perkuat agar masyarakat merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Tak kalah penting, Pemda Bulungan menempatkan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama, terutama bagi kelompok rentan.
“Kelompok rentan harus menjadi perhatian kita. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu terukur dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Syarwani menambahkan bahwa seluruh program tersebut akan disusun secara terarah dan terukur untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bulungan.
“Kami ingin APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen anggaran,” pungkasnya. (jai/har)