TANJUNG SELOR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan 2026 telah disahkan. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2025, Jumat (28/11).
Bupati Bulungan, Syarwani memaparkan, APBD tahun depan mengalami penurunan signifikan akibat turunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat.
“Pendapatan daerah pada APBD 2026 sebesar Rp 1.580.217.932.140, sementara belanja mencapai Rp2.010.206.978.177,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Jumat (28/11).
Ia menegaskan bahwa selisih antar pendapatan dan belanja harus ditutup melalui pembiayaan daerah. Karena tidak seimbang, pembiayaan yang digunakan kurang lebih Rp424.989.046.037.
Ia mengakui postur APBD 2026 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan paling besar berasal dari pos TKD.
“Kalau persentase penurunan, dari Bulungan itu turun 13,33 persen. TKD yang tahun 2025 sebesar Rp 1,5 triliun, turun menjadi Rp 1,3 triliun. Jadi kurang lebih 200 miliar hilang dari transfer pusat,” ungkapnya.
Selain TKD, sejumlah sumber pendapatan lain juga mengalami penurunan. Kondisi ini memaksa Pemda Bulungan menerapkan kebijakan efisiensi secara menyeluruh.
“Sesuai arahan pemerintah pusat melalui Kemendagri, kita tetap melakukan langkah-langkah efisiensi. Itu sudah kita jalankan dalam penyusunan APBD,” ujarnya.
Menjawab penurunan anggaran tersebut, Pemda Bulungan akan menetapkan skala prioritas, terutama pada tema pembangunan 2026 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Prioritas kita jelas, yaitu layanan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan SDM tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan.
“Pendidikan juga dijalankan OPD lain melalui program-program peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Pemda Bulungan memastikan penguatan layanan tetap menjadi perhatian utama. Leading sector-nya ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan dan RSD.
"Tetapi peran OPD lain, termasuk DP3AP2KB Bulungan, juga sangat penting untuk memastikan kualitas SDM secara menyeluruh,” jelasnya.
Meski ruang fiskal menyempit, infrastruktur tetap masuk agenda prioritas. Sejumlah fraksi DPRD juga memberikan perhatian pada kondisi jalan antarkecamatan.
“Infrastruktur tetap kita perhatikan. Ada aspirasi fraksi terkait jalan Tanjung Palas Utara–Tanjung Palas Tengah yang melewati Desa Kelubir, Silva Rahayu hingga Salimbatu,” ungkapnya.
Namun, keterbatasan anggaran membuat intervensi tidak dapat dilakukan secara sekaligus.
"Tidak bisa sekaligus di 2026, tapi secara perlahan kita akan mengintervensi peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan dua kecamatan itu,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim