TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan Nasional di Surabaya pada Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator (Kemrnko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang.
Berbagai isu strategis terkait sinkronisasi tata ruang pertahanan nasional, termasuk pembaharuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang agar selaras dengan arah kebijakan pertahanan negara jadi hal utama yang dibahas di kegiatan ini.
Di kesempatan ini, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam RI, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono menegaskan soal pentingnya integrasi tata ruang bagi pertahanan dalam perencanaan tata ruang nasional dan daerah.
Ia menekankan bahwa tata ruang bukan sekadar urusan teknis pembangunan, melainkan menjadi bagian integral dari instrumen strategis bagi pertahanan dan kedaulatan nasional.
"Setiap kebijakan tata ruang memiliki dimensi strategis bagi pertahanan negara. Oleh karena itu, integritas tata ruang pertahanan menjadi suatu keharusan," tegasnya.
Sementara itu, Wagub Kaltara, Ingkong Ala dalam sesi diskusi memaparkan sejumlah isu krusial terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang berlokasi di Tanjung Palas Timur.
Disampaikannya, proyek tersebut menghadapi beragam permasalahan dan hingga kini belum mencapai penyelesaian yang menyeluruh.
"Hal terpenting adalah kita duduk bersama dan melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kita juga harus memahami dan menghormati kebijakan lokal, terutama hak-hak masyarakat," sebutnya.
Selama dua periode menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong sering menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tata ruang bersama pemerintah dan masyarakat.
"Banyak pihak yang merasa dirugikan atau dikorbankan, terutama masyarakat lokal," ungkapnya.
Wagub Ingkong menilai bahwa sinkronisasi tata ruang pertahanan akan membantu daerah mengelola sumber daya wilayah secara efektif, tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.
"Tata ruang bukan sekadar pembagian lahan, melainkan bagaimana ruang hidup masyarakat dikelola untuk mendukung ketahanan ekonomi dan sistem pertahanan nasional," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim