TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang penyusunan laporan keuangan daerah tahun 2025.
Inspektur Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati mengatakan, pihaknya dari Inspektorat Daerah Kaltara saat ini sambil berjalan terus melakukan penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Desember nanti, semester II untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Itu biasanya kita melakukan rekon aset, tapi leading sektornya di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah),” ujar Yuniar kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).
Sementara dari Inspektorat, itu melakukan review. Misalnya di setiap perangkat daerah itu di bendaharanya harus dipastikan pengelolaan keuangannya itu sampai 0. Jangan sampai ada sisa anggaran di kas daerah.
“Itu yang biasa kita lakukan. Jadi kita rekon kas bendahara di perangkat daerah dan rekon aset. Itu yang paling penting, karena untuk penyusunan laporan keuangan,” tuturnya.
Hal ini dinilai penting dan menjadi atensi karena laporan keuangan itu harus diserahkan secerpatnya. Jadi yang paling penting itu adalah rekon aset dan rekon kas dari setiap perangkat daerah.
Selain itu juga tindak lanjut (TL) rekomendasi BPK, karena ini sudah masuk semester II dan masih banyak PR, jadi itu yang coba terus dikejar.
“Dari Pak Wagub (Wagub Kaltara, Ingkong Ala) intens sekali memantau itu. Kan pengawasannya di bahwa Wagub, jadi Wagub secara intens memantau TL dari rekomendasi BPK yang harus segera dilaksanakan,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim