TANJUNG SELOR —Pemkab Bulungan menegaskan akan memberikan pendidikan tanpa diskriminasi. Langkah ini sebagai upaya dalam memperluas akses pendidikan di Bumi Tenguyun.
Bupati Bulungan, Syarwani menekankan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah.
“Kami memiliki satu komitmen untuk memastikan kehadiran negara bagi semua masyarakat Bulungan tanpa perbedaan dan diskriminasi,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (4/11)
Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai kebijakan daerah yang berpihak pada kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
Salah satu langkah nyata adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di bawah kewenangan Pemkab Bulungan.
“Kami pastikan anak-anak penyandang disabilitas tetap bisa bersekolah di sekolah umum. Tidak boleh ada satu pun anak di Bulungan yang usia sekolah tapi tidak sekolah,” ujarnya.
Syarwani mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 500 anak berkebutuhan khusus di Bulungan yang sedang menempuh pendidikan di sekolah negeri. Mereka tersebar di 74 desa, 7 kelurahan dan 10 kecamatan.
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan dunia usaha yang secara sukarela membantu penyediaan alat bantu seperti tongkat, kacamata dan alat bantu dengar bagi anak disabilitas.
Sebagai bentuk inovasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan juga telah meluncurkan Jejo (Jejaring Konsultasi Online),
“Jejo ini sebuah platform konsultasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Program ini memungkinkan anak disabilitas dan orang tua mereka melakukan konsultasi daring mengenai kondisi, kebutuhan dan perkembangan anak,” jelasnya.
“Jejo menjadi ruang konsultasi digital berbasis AI yang bisa dimanfaatkan anak-anak dan orang tua. Ini hasil kolaborasi dengan Yayasan Hasan Pakih dan Forum Anak Daerah Bulungan,” sambugnya.
Syarwani berharap, kehadiran Jejo tidak hanya membantu memahami kondisi anak disabilitas, tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan atau perundungan (bullying) di lingkungan sekolah maupun rumah.
“Kami khawatir jika orang tua atau guru belum memahami kondisi anak disabilitas, bisa terjadi kekerasan atau perundungan. Melalui Jejo kami berikan ruang untuk konsultasi dan pendampingan,” tuturnya.
Namun, Syarwani mengakui masih ada kendala infrastruktur digital di sejumlah wilayah terpencil yang menyebabkan layanan daring belum sepenuhnya merata.
Tiga kecamatan di Bulungan disebut masih masuk kategori blank spot atau minim sinyal internet.
Untuk memperluas akses, Pemada Bulungan mengalokasikan anggaran pemasangan 28 unit jaringan Starlink pada 2025. Fasilitas itu akan ditempatkan di sekolah dan pusat layanan kesehatan di wilayah pedalaman.
“Intervensi ini kami lakukan agar akses pendidikan dan informasi digital bisa menjangkau semua wilayah, termasuk desa-desa yang belum terlayani internet,” ungkapnya.
Ia menambahkan, upaya pemerataan pendidikan inklusif bukan sekadar membangun gedung, tetapi juga memastikan seluruh anak memiliki akses dan kesempatan yang sama.
“Kehadiran pemerintah daerah harus benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim