Dinsos Bulungan Percepat Peralihan DTKS ke DTSEN

Fijai RT • Dipublikasikan Jumat, 3 Oktober 2025 | 14:55 WIB
BIMTEK : Suasana bimtek DTSEN operator SIKS-NG desa dan kelurahan se-Bulungan
BIMTEK : Suasana bimtek DTSEN operator SIKS-NG desa dan kelurahan se-Bulungan

TANJUNG SELOR – Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) desa dan kelurahan.

Kepala Dinsos Bulungan, Mahmuddin, mengatakan bimtek ini diikuti oleh 81 desa/kelurahan se-Bulungan, dengan pembagian dua sesi setiap harinya.

“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada operator mengenai peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN,” kata Mahmuddin kepada Radar Kaltara, Jumat (3/10).

Menurutnya, DTSEN merupakan basis data terbaru yang menjadi acuan penyaluran berbagai program sosial pemerintah. Karena itu, para operator perlu memahami konsep dasar dan kebijakan DTSEN secara menyeluruh.

“Operator harus menguasai landasan, regulasi, serta perbedaan antara DTKS dan DTSEN agar tidak keliru dalam penerapannya,” tegasnya.

Selain itu, para peserta juga dibekali keterampilan teknis dalam pengelolaan data. Mulai dari proses input, pemutakhiran (update), verifikasi hingga validasi data.

“Dengan pengelolaan yang benar, kualitas dan keakuratan data yang dihasilkan bisa lebih terjamin,” ungkapnya.

Ia menambahkan, operator desa dan kelurahan adalah ujung tombak dalam memastikan data sosial benar-benar valid. Data ini, kata Mahmuddin, akan menentukan tepat atau tidaknya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Dengan data tunggal yang akurat, program sosial bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” jelasnya.

Mahmuddin berharap melalui bimtek ini seluruh operator mampu mengoperasikan aplikasi SIKS-NG modul DTSEN secara efisien dan konsisten.

“Ke depan, Bulungan harus menjadi contoh daerah dengan tata kelola data sosial yang baik. Data yang kuat akan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih adil,” pungkasnya. (jai/har)

Editor : Azwar Halim
kaltara dinsos DTSEN DTKS bulungan