TANJUNG SELOR – Rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2026 mulai dibahas.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltara sudah menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, jika melihat proyeksi yang ada, ada kemungkinan APBD kaltara tahun 2026 akan mengalami kenaikan.
Terlebih jika melihat pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) yang memastikan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) ke depannya tidak lagi dipotong.
“Kalau menurut infomasi yang kami dapat dari pusat begitu. Menkeu sekarang ini informasinya menegaskan bahwa tidak ada lagi pemotongan TKD,” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Selasa (23/9/2025).
Artinya, rencana Menkeu sebelumnya yang ingin memotong 30 persen TKD itu tidak jadi atau dikembalikan. Kalau melihat ini, maka pendapatan daerah juga berpotensi akan bertambah dari sisi TKD, baru kemudian ditambah lagi dengan PAD (pendapatan asli daerah).
“Jadi dana transper seperti TKD, DBH (dana bagi hasil), kemudian ditambah lagi dengan PAD yang meningkat. Makanya kalau melihat kondisi yang ada saat ini, anggaran kita di 2026 kemungkinan akan bertambah. Mudah-mudahan seperti itu kalau tidak ada perubahan,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim