TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 000.10.3/e-748/Polpum tentang Himbauan Terkait Antisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa Oleh Elemen Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kesbangpol kabupaten/kota se-Kaltara.
Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, Jonilius, menegaskan rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi menjaga kondusifitas daerah.
“Ada surat dari Mendagri untuk menindaklanjuti beberapa poin penting. Salah satunya, memberdayakan ormas di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Peran ormas dalam menjaga kondusifitas daerah sangat dibutuhkan,” kata Jonilius kepada Radar Kaltara, Minggu (14/9).
Jonilius menambahkan, koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kaltara.
“Harapan kami, di akhir pertemuan ada komitmen bersama terkait peningkatan kinerja dalam melaksanakan tupoksi,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kaltara, Rano Liling, menyoroti isu strategis yang mencuat dalam dua bulan terakhir dan dinilai berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Perlu ditingkatkan deteksi dini dan cegah dini, serta pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.
Rano menjelaskan, ada empat hal yang perlu dijalankan sesuai arahan Kemendagri. Yakni rakor forkopimda, kegiatan yang pro rakyat, pengumpulan ormas dan tokoh masyarakat serta penerbitan surat edaran untuk mengaktifkan kembali siskamling.
"Saya meminta kabupaten/kota melaksanakan empat kegiatan tersebut, sekaligus menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan,” katanya.
Kepala Badan Kesbangpol, Dharmawan, menekankan perlunya dukungan dari provinsi, terutama dalam hal koordinasi nasional dan penguatan anggaran.
“Kami butuh dukungan dari provinsi. Untuk laporan dari Mendagri, semua sudah kami lakukan,” ujarnya.
Dharmawan juga mengakui keterbatasan anggaran membuat peran Kesbangpol semakin berat.“Kita ini menjadi mata dan telinga kepala daerah. Ada 140 ormas yang menjadi binaan kami. Untuk forum-forum di provinsi sudah ada hibah, harapannya mereka juga turun ke kabupaten/kota untuk silaturahmi dan penguatan di lapangan,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim