TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan upaya untuk menekan angka kemiskinan dan seluruh wilayah Kaltara. Ini sebagai tindak lanjut dari prioritas Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan tim penanggulangan kemiskinan daerah serta deklarasi bersama penanggulangan kemiskinan daerah melalui sinergi dan kolaborasi multi poverti alleviation subject untuk percepatan pembangunan Kaltara.
Gubernur Kaltara, H. Zainal A Paliwang mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, angka kemiskinan Kaltara setiap tahun menunjukkan angka penurunan, meskipun penurunan itu tidak signifikan.
“Di tahun 2020, angka kemiskinan Kaltara di angka 6,8 persen. Sementara di tahun 2024, itu sudah menjadi 5,28 persen. Jadi ada penurunan sekian persen,” ujar Gubernur Zainal kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Jumat (12/9/2025).
Orang nomor satu di Kaltara ini mengungkapkan bahwa penangulangan maslaah kemiskinan ini merupakan prioritas utama Pemprov Kaltara.
Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak untuk melakukan tindakan-tindakan nyata.
“Untuk penangulangan masalah kemiskinan ini, strategi tak lagi bisa bersifat parsial, tapi harus lebih dari itu dengan kita melakukan pendekatan komprehensif melalui tiga pilar,” tegasnya.
Sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD, Gubernur Zainal menegaskan jika bisa diupayakan tidak ada orang miskin di provinsi ke-34 Indonesia ini.
“Target saya itu, mudah-mudahan dapat dicapai. Minimal tersisa 0 koma sekian persen lah. Tentunya kita harapkan juga partisipasi perusahaan dapat hadir untuk membantu pemerintah menekan angka kemiskinan di Kaltara ini,” jelasnya.
Pastinya, bicara soal kemiskinan itu bukan hanya bicara soal angka, tapi bagaimana caranya angka penurunan yang dicatatkan oleh pemerintah itu bisa betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim