TANJUNG SELOR — Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan solidaritas nasional yang serentak dilakukan di berbagai daerah.
Sekitar satu setengah jam massa menyuarakan aspirasinya. Aksi sempat diwarnai dengan pembakaran ban hingga menimbulkan gumpalan asap pekat. Meski begitu, situasi tetap terkendali di bawah pengawalan ketat aparat Polresta Bulungan.
Ketua Exco Partai Buruh Kaltara, Joko Supriyadi menyampaikan lima tuntutan utama buruh.
“Kami menuntut penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan serta pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset,” kata Joko kepada Radar Kaltara, Kamis (28/8).
Selain itu, buruh juga menyuarakan isu politik dan ketenagakerjaan di daerah. “Kami mendesak revisi UU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029, realisasi Perda Penempatan Tenaga Kerja Lokal, dan penyusunan RTKD Kaltara yang berkeadilan,” tegasnya.
Joko menekankan bahwa tuntutan tersebut lahir dari kesepakatan bersama buruh di tingkat nasional, bukan aspirasi spontan.
“Salah satu yang tidak kalah penting adalah perumahan untuk kaum buruh agar mereka memiliki tempat tinggal layak. Kami juga mendorong adanya koperasi buruh dan sekolah buruh supaya buruh memahami hak dan kewajibannya,” lanjutnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar serius menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Kalau tidak ada langkah konkret, kami tentu akan protes lagi. Bahkan bisa langsung mendatangi kantor-kantor, sebagaimana pernah kami lakukan di Disnaker,”ungkapnya.
Aksi massa berakhir tertib setelah perwakilan buruh diterima langsung oleh Pj Sekprov Kaltara, Bustan. Menurutnya, aspirasi ini sah saja.
“Nanti kita bahas lebih lanjut, karena ada yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi maupun pusat. Yang bisa kita dorong, tentu akan kita dorong,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim