TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menegaskan arah kebijakan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab tetap mematok lima prioritas utama pembangunan yang dinilai mendesak dan berdampak langsung ke masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Setkab Bulungan, Adi Irwansyah mengatakan, pembangunan daerah tetap menunjukkan sejumlah capaian positif meski dibayangi keterbatasan anggaran.
“Pelaksanaan pembangunan pada beberapa bidang telah menunjukkan keberhasilan. Namun dengan keterbatasan pembiayaan, perhitungan yang lebih cermat terhadap waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting,” kata Adi
Adi menekankan, partisipasi masyarakat, kontribusi pihak swasta, serta dunia usaha juga memegang peranan penting.
Dengan keterlibatan semua pihak, pembangunan bisa menjangkau seluruh wilayah dan aspek kehidupan masyarakat dari segi kualitas maupun kuantitas.
"Sejumlah capaian disebutkan, mulai dari bidang politik dalam negeri yang tetap aman dan kondusif, sektor pendidikan yang ditandai meningkatnya kelulusan siswa ujian akhir sekolah, hingga bidang kesehatan yang ditopang peningkatan fasilitas dan tenaga medis," ungkapnya.
Pemerintah juga terus menambah tenaga kesehatan, baik dokter spesialis, dokter umum, maupun perawat untuk melayani masyarakat hingga daerah terpencil.
Meski demikian, tantangan masih besar. Pemda Bulungan mengakui masih adanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, rendahnya keterkaitan sektor industri dengan usaha tradisional, hingga daya saing komoditas yang belum maksimal.
Produktivitas pertanian dan pengelolaan sumber daya alam pun dinilai belum optimal.
“Bertitik tolak dari tantangan tersebut, Rancangan APBD-P 2025 disusun dengan tetap menggarisbawahi lima prioritas pembangunan. Yaitu peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, tata pemerintahan yang bersih dan demokratis, serta penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.
Namun, kebutuhan belanja dipastikan lebih besar dari kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, posisi APBD-P 2025 masih berada pada kisaran defisit. Untuk itu, sejumlah langkah antisipatif disiapkan.
“Langkah tersebut antara lain mengevaluasi potensi penerimaan daerah terutama dari PAD, menyusun skala prioritas pembiayaan yang lebih ketat, serta melakukan rasionalisasi belanja di OPD,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim