TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 dalam sidang paripurna ke-12 Masa Persidangan II, Senin (25/8).
Asisten Administrasi Umum Setkab Bulungan, Adi Irwansyah mengungkapkan, perubahan ini dilakukan karena adanya dinamika penerimaan daerah yang memengaruhi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Dengan adanya penyesuaian pada PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan sah, pemerintah mengambil langkah perubahan anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan belanja daerah,” kata Adi kepada Radar Kaltara, Senin (25/8).
Dari sisi pendapatan, total APBD 2025 yang semula direncanakan Rp 1,899 triliun naik menjadi Rp 1,927 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan dari Rp 252,48 miliar menjadi Rp 215,22 miliar.
“Penurunan PAD dipicu oleh turunnya pajak daerah hingga Rp 24,19 miliar dan berkurangnya hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 3 miliar,”ungkapnya.
Meski begitu, terdapat kenaikan pada sektor retribusi daerah sebesar Rp 7,87 miliar. Komponen lain yang menyokong pendapatan daerah yakni transfer pemerintah pusat dan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Kaltara.
“Pendapatan transfer naik signifikan, dari Rp 1,647 triliun menjadi Rp 1,712 triliun, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan bankeu provinsi,” katanya.
Di sisi belanja, alokasi anggaran daerah bertambah Rp 102,34 miliar, dari Rp2,404 triliun menjadi Rp 2,506 triliun.
Penambahan terbesar ada pada belanja modal yang melonjak Rp 146,99 miliar, dari Rp535 miliar menjadi Rp682 miliar.
“Belanja modal ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, sarana publik, dan fasilitas ekonomi masyarakat,”bebernya.
Sementara itu, belanja operasi justru berkurang Rp 47,21 miliar. Belanja tidak terduga naik Rp 2,56 miliar, sedangkan belanja transfer tetap sama, Rp 222,49 miliar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran perubahan ini difokuskan untuk lima prioritas utama.
“Pertama, pembangunan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan kesehatan. Kedua, pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur. Keempat, tata pemerintahan yang bersih dan efisien. Kelima, penanggulangan kemiskinan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” urainya.
Menurutnya, arah belanja tambahan ini tidak hanya memperkuat layanan dasar, tetapi juga menjawab tantangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Pemerintah wajib hadir agar masyarakat merasakan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan terbukanya akses ekonomi,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim