TANJUNG SELOR – Dugaan beredarnya beras oplosan di masyarakat yang diungkap Menteri Pertanian (Mentan) RI beberapa waktu lalu terus menjadi atensi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Sebagai tindak lanjut dari dugaan adanya beras medium yang ‘disulap’ jadi premium itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara langsung menurunkan tim untuk melakukan sidak lapangan.
“Hasilnya kemarin itu, ada beberapa distributor dari beberapa merek beras yang masuk dalam daftar dioplos itu, kami minta untuk harganya disesuaikan dengan kualitas beras yang dijual,” ujar Hasriyani, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara kepada Radar Tarakan beberapa waktu lalu.
Artinya, jika berasnya itu memiliki kualitas medium, maka harga jualnya harus mengacu pada harga dengan kualitas medium. Tidak bisa dijual dengan dengan harga beras premium. Karena harga itu sudah ada penetapannya berdasarkan wilayah.
“Nah, kita ini masuk wilayah Regional Kalimantan. Itu yang kita tekankan. Alhamdulillah kemarin dari distributornya itu ada sekitar 2 kontainer kami mintakan diturunkan harganya. Jadi harganya yang kita minta disesuaikan,” jelas Hasriyani.
Dijelaskannya, oplosan yang dimaksud di sini adalah mencampur beras yang kualitas medium atau di bawah medium, sehingga mutunya naik kelas menjadi premium.
Tentu, selama itu tidak dicampur dengan unsur kimia lain yang bisa merusak tubuh, tentu dari aspek kesehatan itu aman-aman saja. Tapi, yang dikategorikan merugikan di sini adalah merugikan konsumen pasar yang membeli produk yang dioplos itu.
“Karena harusnya mereka dengan harga premium, itu mendapatkan yang kualitasnya premium, bukan medium,” tuturnya.
Untuk di pasaran Kaltara, meskipun ada produk lokal dari petani setempat, itu keberadaannya belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lokal Kaltara.
Karena petani ini juga sudah ada yang kerja sama dengan pihak perusahaan untuk penjualan hasil pertaniannya.
“Kalaupun ada di pasaran, itu hanya beberapa persen saja. Rata-rata kebutuhan kita itu didistribusikan dari luar, seperti Sulawesi dan Jawa. Jadi, kalau mau memperbaiki kualitas itu, tentu dari pusatnya, yaitu dari pabrik atau distributornya. Kalau kita hanya menerima,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim