TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan atensi khusus terhadap upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di lima kabupaten/kota yang ada di Kaltara.
Salah satunya dengan mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pasar murah tahun 2025, di antaranya jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti natal dan tahun baru (nataru) yang biasanya terjadi kenaikan harga di pasar.
“Untuk pasar murah, kita ajukan anggaran di perubahan (APBD Perubahan 2025),” ujar Hasriyani, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Melalui pasar murah tersebut, lanjut Hasriyani, pemerintah daerah akan memberikan subsidi terhadap harga barang-barang yang dijual.
Terlebih dengan kondisi sekarang yang ada sejumlah temuan dari Menteri Pertanian (Mentan) RI di lapangan, sehingga anggaran untuk pasar murah ini harus dikawal. Jika melihat pada tahun sebelumnya, setidaknya pasar murah itu dialokasikan sekitar Rp 600 juta.
Sedangkan untuk pelaksanaannya, masing-masing kabupaten/kota itu akan dilaksanakan 2 kali pada tiap-tiap titik pelaksanaan pasar murah. Pada prosesnya, yang akan diberikan subsidi itu adalah komoditas yang dijual.
“Kalau kita targetnya dua kali di tiap-tiap titik. Tapi itu fluktuasi, kadang kita diminta. Karena kalau seperti HBKN, idul fitri, misalnya itu menyesuaikan dengan permintaan. Tapi ini akan kita lihat nanti, seperti apa tindak lanjut dari ajuan kita,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim