TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menegaskan bahwa program transmigrasi pada 2025 masih akan berfokus pada pemenuhan komitmen lama yang belum terealisasi sejak 2019.
Bupati Bulungan, Syarwani memastikan jumlah keluarga yang akan menerima program tersebut hanya sekitar 55 kepala keluarga (KK). "Sampai hari ini kita hanya berbicara tentang 55 KK sebagai komitmen dari program 2019," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (12/8).
Ia menegaskan, Pemda Bulungan tetap mendengar aspirasi masyarakat terkait program transmigrasi, namun pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
"Kalaupun ada program transmigrasi, kita akan berdiskusi panjang dengan pihak kementerian. Jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dan kebutuhan dasar tidak diperhatikan," ungkapnya.
Menurutnya, program transmigrasi tidak boleh berhenti hanya pada pemberian jatah hidup enam bulan pertama.
"Setelah itu kan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Ini yang harus kita duduk bersama-sama. Kami tetap welcome terhadap saudara-saudara kita yang datang melalui program transmigrasi, tetapi kami juga butuh kontribusi pemerintah pusat melalui kementerian," ujarnya.
Syarwani menekankan bahwa aspek infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam program tersebut.
"Jangan sampai meninggalkan persoalan bagi masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi," tegasnya.
Hingga saat ini, Pemda Bulungan belum memutuskan apakah akan menerima program transmigrasi baru atau tidak.
"Sampai hari ini kita belum ada diskusi internal terkait hal itu. Sekalipun nanti ada penyampaian dari kementerian, kami tetap akan mengkaji matang-matang," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa terakhir kali Bulungan menerima transmigrasi adalah pada 2019 di Tanjung Bunga hingga SP 10.
"Jadi saya ingin klarifikasi bahwa tahun ini kalaupun ada transmigrasi di Bulungan, itu adalah transmigrasi lokal sekitar 55 KK. Itu pun komitmen yang belum terlaksana sejak 2019," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim