TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara menyatakan menolak rencana penempatan transmigran baru di Bumi Benuanta. Hal ini disampaikan Wagub Kaltara Ingkong Ala.
Menurutnya, pola transmigrasi nasional saat ini sudah mengalami perubahan dibanding masa lalu. Fokusnya kini bukan semata pemerataan penduduk, melainkan kolaborasi keahlian di bidang pertanian, perkebunan dan keterampilan lain.
“Sekarang ini pola permigrasian bukan untuk pemerataan penduduk semata, tetapi juga kolaborasi pengalaman, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan dan keterampilan lainnya,” kata Ingkong Ala kepada Radar Kaltara, Jumat (1/8).
Di Kaltara, sambung Ingkong Ala, terakhir kali menerima transmigran pada 2017–2018 dalam skema transmigrasi lanjutan. Namun, transmigran yang datang harus memenuhi syarat ketat, termasuk memiliki sertifikasi keahlian dari daerah asal.
“Jangan sampai yang datang justru menambah beban. Waktu itu kita terapkan 50 persen lokal dan 50 persen dari luar,” tegasnya.
Program transmigrasi pada 2019 semestinya direalisasikan pada 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, anggaran program tersebut dialihkan untuk penanganan kesehatan darurat. Imbasnya, pembangunan rumah untuk warga lokal pemilik lahan pun tertunda.
"Itu hutang kita. Tahun ini baru dibangun untuk 55 kepala keluarga. Tetapi ke depan, tidak akan ada lagi transmigrasi baru. Bahkan Bupati Bulungan sudah menyatakan tidak menerima lagi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pusat sebaiknya lebih fokus pada pembinaan dan pembangunan kawasan transmigrasi yang sudah ada, terutama penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, irigasi, dan tanggul.
“Kalau akses tidak dibangun, masyarakat jadi enggan bertani. Akhirnya banyak rumah kosong karena mereka beralih menggarap lahan di pinggir jalan,” katanya.
Selain itu, dia menekankan agar perhatian tidak hanya difokuskan pada transmigran, melainkan juga masyarakat lokal dan desa-desa tua di Kaltara yang masih menghadapi persoalan kepemilikan dan legalitas lahan.
“Jangan sampai masyarakat lokal merasa terabaikan. Mereka juga punya semangat dan keahlian bertani,” ujarnya.
Terkait jumlah transmigran di Kaltara, ia mengakui angkanya sudah cukup besar sejak program ini bergulir sejak 1970-an. Namun, masyarakat diimbau tidak terprovokasi isu-isu liar yang berkembang.
“Sudah tidak ada program transmigrasi baru di Kaltara. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azwar Halim