TANJUNG SELOR - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polkam) RI terus menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan transformasi digital di daerah.
Kali ini, Kemenko Polkam turun menyasar wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tema Peningkatan Kapasitas Internet dan Keamanan Siber dalam rangka mendukung transformasi digital di Kaltara.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko D. Indarto mengatakan, rakor ini bagian dari upaya strategis untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri penyedia layanan internet dan keamanan siber.
"Kita melihat kapasitas internet di daerah perlu kita tingkatkan. Di era sekarang ini tak lupa juga kita berupaya meningkatkan keamanan siber dari segala potensi ancaman yang bisa saja terjadi," ujar Eko.
Hal ini yang kemudian membuat Kemenko Polkam harus turun ke daerah-daerah, termasuk provinsi ke-34 Indonesia ini untuk membangun kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah.
Eko juga menekankan soal pentingnya kolaborasi pusat dan daerah agar dapat mendorong dan mempercepat penyelesaian permasalahan dalam pembangunan 'Zero Blank Spot' di Kaltara.
"Ini penting untuk lebih menguatkan penggunaan internet dan mempermudah masyarakat berkomunikasi, melancarkan pendidikan hingga berdampak langsung pada kedaulatan digital Indonesia," tegasnya.
Ancaman siber menjadi bahaya utama dalam permasalahan jaringan ini. Oleh karena itu, harus ada budaya literasi digital yang apik agar tidak tergoda pada sarana potensi ancaman siber.
Dengan begitu, Eko mengajak perangkat daerah terkait, dalam hal ini Diana Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) untuk bisa memetakan daerah mana yang terjadi blank spot di wilayah Kaltara.
Di era digital saat ini, ketertinggalan akses bukan lagi sekadar ketimpangan teknologi, tapi juga menjadi ketimpangan bagi hak warga negara dan ini menjadi tugas bersama dalam meningkatkan akses digital.
"Target secara utuh akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk membangun konsep perencanaan peta jalan ke depan. Yang jelas kita harus bersinergi untuk menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim