TANJUNG SELOR –Pemkab Bulungan memperkuat transparansi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH).
Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan bahwa seluruh bantuan sosial kini disalurkan secara non tunai guna meminimalkan potensi penyimpangan.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami, tidak hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga menjaga integritas ASN dan pelaksana di Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan,” kata Syarwani.
Dengan penerapan sistem penyaluran elektronik, bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima tanpa melalui pihak ketiga.
“Kami ingin mengakhiri praktik lama yang sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi, sekarang ini tidak ada lagi potongan atau pungutan di luar aturan. Semua hak penerima disalurkan penuh,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya para penerima manfaat, untuk tidak ragu melapor jika menemukan kejanggalan dalam proses penyaluran.
“Silakan sampaikan jika ada kendala atau kasus mencurigakan. Pemerintah terbuka terhadap laporan dan pengaduan. Kita tidak bisa memperbaiki pelayanan tanpa mengetahui masalah di lapangan,”bebernya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bukan hanya bantuan dari pusat yang disalurkan secara elektronik, tetapi juga bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami pastikan seluruh bansos dari APBD, termasuk untuk korban bencana seperti kebakaran, sudah menggunakan skema non tunai. Misalnya, bantuan senilai Rp 15 juta bagi korban kebakaran, seluruhnya ditransfer langsung,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa seluruh transaksi keuangan di lingkup Pemda Bulungan, baik internal maupun eksternal, kini mengarah ke digitalisasi dan transparansi.
"Mulai dari belanja pemerintah hingga bantuan sosial, prinsip kami tetap sama akuntabel, terbuka dan bebas pungli," tegasnya.
Sosialisasi di Kropoten disambut antusias oleh warga. Pemda Bulungan berharap ke depan seluruh penerima manfaat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan.
“Kolaborasi antar masyarakat dan pemerintah akan memperkuat sistem pelayanan. Karena keberhasilan program bukan hanya dinilai dari besar anggaran yang disalurkan, tetapi dari kepercayaan yang terjaga,” pungkanya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim