TANJUNG SELOR – Percepatan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) secara nasional terus digenjot, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara).
Salah satunya dengan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat implementasi dari program MBG.
Baru-baru ini Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala mengikuti rapat bersama yang dilakukan secara daring dengan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian.
Berdasarkan hasil dari rapat tersebut, Wagub Ingkong menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) demi mempercepat implementasi program MBG di Kaltara.
Khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) yang bertanggung jawab atas pengawasan makanan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang berfokus pada penerima manfaat MBG.
"Jika memungkinkan, pembentukan Satgas ini harus selesai dalam waktu dua minggu (ke depan)," tegas Wagub Ingkong.
Sementara itu, Mendagri Tito menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG. Ia menekankan, dukungan dari pemerintah daerah sangat krusial, khususnya terkait pengembangan infrastruktur SPPG.
"Program MBG tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, melainkan juga sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran sektor usaha seperti pertanian, peternakan dan industri makanan," kata Mendagri Tito.
Program-program yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) harus dipercepat pelaksanaannya.
Kunci keberhasilan program MBG terletak pada pemenuhan anggaran, pemanfaatan SDM yang kompeten, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
Okeh karena itu, ia menilai program tersebut sangat strategis dalam upaya mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia, terutama di wilayah tertinggal maupun daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). (iwk/har)
Editor : Azwar Halim