Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Percepat Transformasi Digital, Antisipasi Potensi Penyalahgunaan Anggaran

Fijai RT • Minggu, 20 Juli 2025 | 17:12 WIB
Bupati Bulungan, Syarwani
Bupati Bulungan, Syarwani

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan terus melakukan akselerasi percepatan transformasi digital. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan, digitalisasi merupakan bagian dari amanat nasional dan arahan kementerian terkait yang saat ini menjadi fokus Pemda Bulungan.

“Digitalisasi ini menjadi fokus kita. Pendapatan fiskal dan layanan publik kita arahkan berbasis sistem digital, termasuk untuk mendorong transparansi dan efisiensi,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Minggu (20/7).

Meski begitu, diakuinya masih ada tantangan blank spot di sejumlah wilayah. Namun, Pemda Bulungan memastikan tidak akan patah semangat dalam mendorong perluasan akses digital.

“Kami sadar dari 74 desa yang ada, belum semuanya bebas dari blank spot. Tetapi bukan berarti kami menyerah. Justru ini yang memicu kami bergerak lebih cepat untuk membuka akses komunikasi dan layanan digital di sana,” ujarnya.

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DKIP) Bulungan, tahun ini dialokasikan anggaran untuk pengadaan server jaringan dan fasilitas komunikasi, termasuk menggunakan teknologi seperti Starlink, guna membuka konektivitas di wilayah yang selama ini kesulitan sinyal.

“Starlink kita gunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang memang masih sulit sinyal, apalagi ini menyangkut layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, untuk sektor pendidikan, sekolah perlu mengakses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang langsung terhubung ke pusat.

Sementara untuk sektor kesehatan, puskesmas dan pos pelayanan terpadu (posyandu) juga memerlukan sistem yang terhubung ke kementerian.

"Sejak 2023, kita sudah menerapkan digitalisasi seluruh transaksi keuangan daerah, termasuk kerja sama dengan perbankan. Langkah ini membuka ruang efisiensi, sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran," pungkasnya. (jai/har)

Editor : Azwar Halim
#antisipasi #kaltara #transformasi #digital #bulungan #penyalahgunaan anggaran