TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Kaltara menegaskan komitmennya dalam mengawal ketat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II, M. Nasir dalam rapat kerja bersama DPMPTSP terkait evaluasi realisasi APBD Murni 2025.
Nasir menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan evaluasi menyeluruh terhadap progres program yang dijalankan DPMPTSP, terutama dalam percepatan capaian investasi di daerah.
"Rapat kerja ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan program DPMPTSP berjalan terukur, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kalimantan Utara," ungkap Nasir.
Dari hasil evaluasi, diketahui serapan anggaran DPMPTSP hingga Triwulan II baru mencapai 39,84 persen. Menanggapi hal itu, M. Nasir meminta DPMPTSP mengambil langkah akseleratif untuk mengoptimalkan serapan anggaran.
"Kita tidak boleh membiarkan serapan anggaran berjalan lambat. Kami mendorong DPMPTSP untuk lebih agresif, karena anggaran yang tidak terserap maksimal berarti kehilangan peluang membangun.
Terlebih, ini berkaitan dengan investasi yang menjadi motor penggerak perekonomian daerah," tegasnya.
Dalam paparannya, DPMPTSP membeberkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan.
Di antaranya, fasilitasi kunjungan investor asing dari Korea Selatan dan Malaysia, pelaksanaan kegiatan promosi seperti Kaltara Investment Forum (KIF), hingga sosialisasi peluang investasi kepada pelaku usaha lokal.
Nasir menyambut baik berbagai kegiatan yang bertujuan memperluas jejaring investasi. Namun ia menekankan pentingnya tindak lanjut yang konkret dari setiap program yang dijalankan.
"Promosi itu penting, tetapi hasil nyata jauh lebih penting. Jangan berhenti pada kegiatan seremonial, harus ada investasi yang benar-benar masuk dan berdampak bagi masyarakat," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pendampingan yang intensif bagi pelaku usaha lokal agar mereka mampu bersaing dan berkembang.
DPRD akan terus melakukan pengawasan berkala terhadap kinerja DPMPTSP dan OPD lainnya. Evaluasi ini, menurutnya, bukan semata-mata untuk mengkritisi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan agar pembangunan di Kaltara dapat berjalan optimal.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran dan program benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim