TANJUNG SELOR — Anggota Komisi III DPRD Bulungan, Abdul Wahid Amudi menyoroti keberadaan pemukiman warga yang berada di sekitar Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor.
Ia menilai, keberadaan permukiman tersebut perlu mendapat perhatian serius lantaran berkaitan dengan aspek keselamatan penerbangan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat rencana relokasi warga di sekitar bandara.
Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut masih belum pasti karena sangat bergantung pada kesiapan anggaran pemda.
“Kalau soal anggarannya, kita belum tahu apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan untuk itu. Tapi dari sisi keselamatan, memang ada wacana pemindahan warga,” kata Wahid kepada Radar Kaltara, Kamis (26/6).
Wahid menambahkan, saat ini wacana relokasi tersebut masih sebatas isu yang berkembang di masyarakat.
Namun jika pemerintah benar-benar berencana memperluas landasan pacu Bandara Tanjung Harapan, maka anggaran besar tentu harus disiapkan untuk biaya ganti rugi dan relokasi warga terdampak.
“DPRD mendorong agar pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap kondisi keselamatan warga di sekitar bandara. Harus ada langkah konkret yang disiapkan, tinggal menunggu apakah anggarannya tersedia atau tidak,” tegasnya.
Ia berharap persoalan keselamatan warga menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan bandara sebagai infrastruktur strategis daerah.
"Keselamatan warga harus jadi prioritas," pungkasnya. (jai)