TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara melakukan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Kaltara tahun 2024.
Penyusunan IDI ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak untuk ikut bersama-sama melakukan penggodokan indikator penilaian itu melalui proses Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Tanjung Selor pada Selasa (27/5/2025).
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltara, Fahrur Raji berharap penilaian IDI Kaltara tahun 2024 ini berjalan lancar dan hasil dari penilaian ini bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
"IDI ini merupakan pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," ujar Fahrur Raji menyampaikan sambutan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara.
Pastinya, penilaian ini untuk melihat tingkat demokrasi di Kaltara tahun 2024, apakah mengalami kenaikan atau menunjukkan tren positif atau justru negatif.
"Kita harap IDI Kaltara bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya," kata Fahrur Raji.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Kaltara, Basran menjelaskan, penilaian IDI sudah dimulai sejak 2010 hingga saat ini, dimana IDI ini merupakan salah satu ukuran di dalam RPJMN.
"Sumber data penilaian IDI ini di antaranya dari dokumen, seperti perda, pergub, perbup, perwali, hingga surat edaran. Kemudian ada juga dari kaderisasi parpol dan portal media online yang salah satunya Radar Tarakan," tuturnya.
Kemudian, sejumlah data itu dikonfirmasi dalam FGD. Ada tiga aspek yang jadi penilaian dengan 22 indikator, yang mana aspek pertama itu terkait kebebasan dengan 7 indikator, kedua kesetaraan 7 indikator dan ketiga kapasitas lembaga demokrasi sebanyak 8 indikator.
"Tahun 2023 IDI Kaltara di posisi 80,47. Ini si urutan 9 nasional, masuk di zona hijau. Harapannya tahun ini zona hijau itu bisa dipertahankan," harapnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim