TANJUNG SELOR - Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Krayan, Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara) yang saat ini sudah sangat memprihatinkan menuai reaksi dari sejumlah pihak.
Salah satunya Kepala Adat Besar Dayak Lundayeh Kaltara, Marli Kamis. Salah satu tokoh di wilayah perbatasan RI-Malaysia ini menyampaikan sorotan tajam terhadap apa yang dilakukan pemerintah saat ini.
"Di Krayan itu tidak butuh makan gratis untuk anak sekolah, tapi infrastruktur jalan. Kalau bisa sampai aspal," ungkap Marli kepada Radar Tarakan melalui sambungan selulernya belum lama ini.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara periode 2019-2024 ini membeberkan, jika makan gratis dijalankan di Krayan saat ini, pertanyaannya itu lewat mana akses untuk mengangkut kebutuhan pokoknya.
"Coba dipikirkan! Memang itu dibuang, diturunkan pakai payung dari pesawat tiap hari? Tidak mungkin," tegasnya.
Oleh karena itu, Marli meminta agar persiapan ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah. Kasiah masyarakat yang hidup di Krayan ini jika dibiarkan seperti ini terus-menerus.
"Masyarakat Krayan ini patok hidup. Mereka orang-orang yang setia menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di perbatasan negara ini," tuturnya.
Ia pun menegaskan soal komitmen TNI yang mana sejengkal saja tanah pun tidak akan diberikan atau dilepaskan. Dalam hal ini, ia mempertanyakan bagaimana kondisi Krayan yang seperti saat ini.
"Video serta foto kondisi di Krayan itu sudah biasa kita kirim (saat masih menjabat anggota DPRD). Sehingga saya memiliki kesimpulan bahwa pemerintah mau membunuh masyarakat Krayan itu secara perlahan," bebernya.
Jikapun dari pemerintah mengatakan tidak seperti itu, pertanyaannya kenapa sampai sekarang tidak ada jawaban dari harapan masyarakat, mengingat persoalan ini sudah cukup lama. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim