Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Bappeda dan Litang Kaltara Beberkan Lima Isu Strategis dalam RPJMD Kaltara 2025-2029

Iwan RT • Kamis, 10 April 2025 | 19:57 WIB
PEMBANGUNAN: Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius membeberkan isu strategis RPJMD Kaltara. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
PEMBANGUNAN: Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius membeberkan isu strategis RPJMD Kaltara. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

TANJUNG SELOR – Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara (Kaltara), Bertius membeberkan lima isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara periode tahun 2025-2029 dalam konsultasi publik di Tanjung Selor, Kamis (10/4/2025).

Menurut Bertius, dalam penyusunan RPJMD itu konsepnya adalah panduan yang menjadi dasar untuk melaksanakan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, tentu harus dicari tahu apa yang ingin dibangun berdasarkan data hasil evaluasi.

“Itu yang tadi saya sampaikan mulai dari aspek kesejahteraan, IPM (indeks pembangunan manusia) kita sekian, pertumbuhan ekonomi kita sekian hingga tingkat kemiskinan kita sekian,” ujar Bertius kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi usai konsultasi publik rancangan awal RPJMD 2025-2029 itu.

Dari lima isu strategis tersebut, yang pertama adalah belum optimalnya hilirisasi industri hasil sumber daya alam (SDA) dalam peningkatan nilai tambah pada produk unggulan daerah.

Kedua, belum optimalnya pelaksanaan transportasi ekonomi hijau, ekonomi biru dan penyediaan energi baru terbarukan pada upaya penguatan tata kelola lingkungan hidup.

Kemudian, belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan di kawasan daratan, kawasan perbatasan, kawasan pesisir dan pantai secara terintegrasi.

Lalu, masih berpotensinya segregasi dan konflik sosial dalam penyelenggaraan inklusif sosial, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

“Terakhir, belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang responsif berbasis digital,” tuturnya.

Tentu, dalam hal ini harus dilakukan penyelarasan antara RPJMD ini dengan visi dan misi serta program pemerintah daerah yang ada. Termasuk juga memperhatikan visi, misi hingga program pemerintah pusat. (iwk/har)

Editor : Azwar Halim
#kaltara #Bappeda #rpjmd #tanjung selor #bulungan