TANJUNG SELOR – Pemerintah memastikan sejumlah pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan tetap berjalan dengan baik selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.
Tak terkecuali pada pelayanan administrasi kependudukan. Menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini bukan alasan untuk tidak menjalankan tugas sebagai abdi negara dengan baik.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan bahwa Dukcapil tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Termasuk pada bulan Ramadan ini,” ujar Teguh kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (2/3/2025).
Mantan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) ini juga mengajak seluruh masyarakat agar bisa memanfaatkan layanan digital Dikcapil agar pengurusan dokumen kependudukan dapat tetap mudah dan cepat.
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Sanusi mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan perekaman terkait dengan layanan kependudukan, salah satunya dengan cara ‘jemput bola’.
Sanusi mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang prima terhadap masyarakat, mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan dan pedalaman.
“Sementara ini kami masih melihat data PDAK (pengelolaan data administrasi kependudukan). Karena di situ nanti akan muncul berapa target perekaman di tahun 2025,” ujar Sanusi.
Tapi, khusus untuk perekaman KTP-el, tahun 2025 ini pihaknya akan lebih banyak melakukan ‘jemput bola’ ke sekolah-sekolah di tingkat SLTA. Ini karena yang paling banyak melakukan perekaman baru itu mereka yang masih di usia sekolah pada tingkat pendidikan menengah.
Untuk teknis pelaksanaannya, nanti petugas akan turun dengan membawa alat rekam portable lengkap dengan starlink agar proses tidak terganggu akibat jaringan yang tidak stabil.
“Kan tidak sulit juga untuk pembawaannya, seperti starlink sekarang ini sudah tidak ribet lagi untuk membawanya seperti dulu yang menggunakan antena besar dan lain sebagainya. Sekarang itu kecil saja alatnya,” tutur Sanusi.
Pastinya, proses perekaman identitas kependudukan di provinsi ke-34 Indonesia ini akan terus dioptimalkan dengan harapan persentase yang belum melakukan perekaman itu dapat diperkecil, dan jika perlu dapat di 0 persenkan. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim