TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang hingga kini ibu kotanya belum ditetapkan dalam bentuk kota yang dipimpin oleh wali kota.
Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Togap Simangunsong mengatakan, tujuh provinsi tersebut meliputi Kaltara, Sulawesi Barat (Sulbar), Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
“Nah, tujuh provinsi ini akan berkoordinasi supaya mempersiapkan daerahnya untuk betul-betul bisa menjadi kota,” ujar Togap kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (24/11/2024).
Di Kaltara, misalnya. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012, ibu kota Kaltara ini berkedudukan di Tanjung Selor. Akan tetapi, sejauh ini secara administrasi, Tanjung Selor belum memenuhi syarat menjadi sebuah kota.
“Karena untuk membentuk sebuah kota itu minimal terdiri dari empat kecamatan. Sementara untuk Tanjung Selor saat ini belum memenuhi ketentuan itu,” kata Togap.
Pria yang dipercaya menjabat Pjs Gubernur Kaltara pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 202 itu mengaku bahwa persoalan ini sudah disampaikannya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
“Saya sudah sampaikan tolong kekurangan kecamatan ini segera didorong untuk dibentuk,” tuturnya.
Ia menilai, ketika syarat administrasi dari daerah yang diusulkan itu sudah memenuhi syarat, maka saat ‘keran’ moratorium daerah otonomi baru (DOB) dibuka, daerah yang diusulkan, dalam hal ini Tanjung Selor sudah siap jadi kota.
Keuntungan menjadi kota itu banyak, salah satunya dia akan mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) di luar dana yang sudah ada. Termasuk juga ke depannya akan ada muncul support lainnya dari pemerintah pusat.
“Pastinya untuk pembentukan Kota Tanjung Selor ini harus diperjuangkan, karena sebuah provinsi itu layaknya harus beribu kota di sebuah kota yang dipimpin oleh wali kota,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azwar Halim