TANJUNG SELOR - Masyarakat Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan melakukan aksi peringatan Hari Tani di kantor DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).
Aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan masyarakat yang merasa telah jenuh dan bingung dalam mengadu kepada pemerintah tingkat desa, kabupaten dan provinsi di Kaltara.
Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kawasan Mangkupadi yang merupakan bagian dari Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
Area proyek strategis nasional (PSN) tersebut telah menjadi sumber konflik tenurial yang melibatkan ‘perampasan’ lahan masyarakat, pencemaran laut serta tabrakan dengan bagan nelayan yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh pemerintah tingkat kabupaten maupun provinsi.
Seorang warga Mangkupadi, Allex mengatakan bahwa aksi ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh masyarakat.
Sebelumnya, warga telah melakukan aksi yang sama untuk mengadukan permasalahan tersebut ke DPRD Bulungan.
Namun, tidak ada titik temu yang ditemukan antar masyarakat dan perusahaan yang bersangkutan.
"Alasan utama mengapa masyarakat Mangkupadi melakukan aksi ke Jakarta adalah karena mereka merasa bahwa DPRD di daerah mereka tidak mampu menangani permasalahan yang ada di Kampung Baru," kata Allex.
Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membawa permasalahan ini ke DPR RI di tingkat nasional untuk mencari solusi bersama.
Warga berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan perampasan lahan oleh perusahaan KIPI dengan menghentikan operasi penggusuran lahan masyarakat yang belum dibebaskan kepada pihak perusahaan.
"Kami mengeluhkan masalah kami terkait lahan yang telah didorong oleh perusahaan namun belum dibayar. Kami merasa kecewa bahwa pemerintah seolah tak bisa menyelesaikan persoalan ini. Betapa ironisnya, industri terbesar di dunia justru memprivatisasi lahan yang seharusnya menjadi milik masyarakat," pungkasnya.
Sejumlah tuntutan mereka antara lain meminta DPR RI dan ATR BPN untuk penyelesaian konflik lahan masyarakat mangkupadi dengan KIHI/PT. KIPI. Menteri ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut HGU yang ugal-ugal di Kaltara.
Memastikan kelangsungan hidup masyarakat mangkupadi/kampung baru yang hidup di tengah industri kotor.
Dan mengevaluasi PSN di Kaltara yang tidak membawa kesejahteraan terhadap masyarakat. (jai/har)
Editor : Azwar Halim