TANJUNG SELOR - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengadakan program "Podcast Setara" pada Jumat, 6 September 2024 lalu dengan tema pendidikan inklusif.
Acara ini menghadirkan Dr. H. Yaswardi, M.Si, Widyaprada Ahli Utama dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (PDM) Kemendikbud Ristek, serta Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T., kepala BPMP Kaltara sebagai narasumber utama.
Dalam podcast tersebut, pendidikan inklusif ditekankan sebagai bentuk kesetaraan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Dr. H. Yaswardi menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah solusi yang dihadirkan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada semua anak, tanpa memandang kemampuan atau kondisi fisik mereka.
"Penting bagi masyarakat untuk memahami betapa pentingnya setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara satuan pendidikan, kementerian, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, yang mengatur pemberian ruang dan kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk diterima di sekolah umum.
Yaswardi menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan akses dan layanan optimal kepada mereka.
Terkait sarana dan prasarana (Sapras) di sekolah yang belum mendukung sepenuhnya pendidikan inklusif, Yaswardi menekankan pentingnya pembentukan unit layanan disabilitas (ULD).
Di beberapa provinsi, ULD telah dioptimalkan, namun di Kaltara masih perlu diperkuat. Ia juga menekankan pentingnya proses asesmen bagi anak-anak disabilitas untuk mengetahui tingkat kesulitan mereka, sehingga dapat disusun program pendidikan yang sesuai.
Andrianus Hendro Triatmoko, kepala BPMP Kaltara, menambahkan bahwa meskipun tantangan terkait SDM dan sarana prasarana masih ada, langkah nyata perlu segera diambil.
"Kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Ayo mulai sekarang, kalau tidak, kapan lagi?" ucap Andrianus. Ia juga menegaskan peran BPMP Kaltara dalam mengajak semua pihak untuk memperkuat peran stakeholder terkait, khususnya dalam mendukung anak-anak penyandang disabilitas.
Andrianus juga menyebutkan bahwa beberapa Dinas Pendidikan sudah memiliki ULD dan menargetkan semua kabupaten/kota di Kaltara memiliki ULD pada akhir tahun.
BPMP Kaltara juga akan terus mendorong advokasi, bimbingan teknis, dan pelatihan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal.
Data di Kaltara menunjukkan bahwa terdapat 1.288 anak berkebutuhan khusus, di mana 144 di antaranya terlayani di satuan pendidikan.
Namun, sekolah luar biasa (SLB) belum tersedia di semua kabupaten/kota, sehingga pendidikan reguler harus mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus. Andrianus menekankan perlunya dukungan dari semua pihak agar anak-anak disabilitas di Kaltara mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. (*/adv)
Editor : Azwar Halim