TANJUNG SELOR - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara Amiek Mulandari resmi berkantor di Kejati Kaltara pada Jumat (30/8). Usai dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dalam sambutannya, Amiek mendorong para jaksa dalam jajarannya untuk menegakkan hukum dengan jujur dan berkeadilan.
Ia menyatakan penugasan di Kejati Kaltara merupakan bagian daripada mengemban amanah Undang-Undang (UU) dalam menjalankan tugas sesuai perintah pimpinan.
"Provinsi Kaltara merupakan pemisah dari Provinsi Kaltim, karena geografis dan bonus demografinya itu sangat signifikan untuk bisa berdiri sendiri," kata Amiek di sela-sela melakukan peninjauan Kantor Kejati Kaltara.
Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Keputusan Presiden (Kepres) diterbitkan, yang kemudian didorong dan diapresiasi oleh Jaksa Agung dalam pembentukan Kejati Kaltara.
"Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum," ungkapnya.
Dalam menjalankan tugas kejaksaan, terasa jauh apabila Kejati Kaltara masih bergabung dengan Kejati Kaltim di Samarinda, akibatnya membutuhkan perjalanan yang cukup jauh melintasi darat, laut, dan udara.
"Setelah diresmikan, Mulai Senin (2/9), Kejati Kaltara sudah dapat menangani sejumlah perkara dari Polda Kaltara," bebernya.
Perkara yang semula ditangani oleh Kejati Kaltim akan segera diserahkan kepada Kejati Kaltara untuk ditangani secepatnya.
"Tingkat efektivitas dalam penuntutan akan dibicarakan untuk melakukan peningkatan kualitas dalam penegakan hukum," ungkapnya.
Sebagai penegak hukum, Kejati Kaltara siap untuk bekerja sama dengan semua unsur yang terkait dalam meningkatkan penegakan hukum yang lebih baik. Kami akan bekerja dengan tegas tanpa pandang bulu, demi menjunjung tinggi keadilan.
"Kehadiran Kejati Kaltara tentu akan memberikan pelayanan hukum yang baik, dengan memberikan tindakan tegas dan sadar akan hukum," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya diresmikannya kantor Kejati Kaltara.
Sehingga, dengan adanya Kejati Kaltara, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di wilayah tersebut dapat dianggap sudah lengkap.
"Alhamdulillah, dengan ditunjuknya Kejati Kaltara, kita bersyukur artinya secara kelengkapan jajaran pemerintahan di Kaltara telah terpenuhi," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim