TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan persiapan-persiapan menjelang hari H pencoblosan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara tahun 2024.
Baru-baru ini KPU Kaltara melaksanakan sosialisasi dua regulasi terkait Pilkada tahun 2024, yakni PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada 2024.
Anggota KPU Kaltara, Chairullizza mengatakan, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan secara nasional, pendaftaran pasangan calon (paslon) gubernur dan wagub, bupati dan wabup serta wali kota dan wakil wali kota akan dibuka pada bulan depan.
“Pendaftaran ini akan dilakukan selama tiga hari, yakni 27-29 Agustus 2024. Setelah itu, tentunya akan ada banyak rangkaian atas pendaftaran paslon yang akan dilakukan,” ujar Chairullizza kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin.
Adapun tahapan yang dilakukan itu mulai dari penilaian atau verifikasi administrasi, tanggapan masyarakat, sampai dengan penetapan paslon yang sesuai jadwalnya ditetapkan pada 22 September 2024.
“Jadi di 22 September itu nanti baru kita ketahui berapa jumlah pasti paslon yang akan maju di Pilgub Kaltara, dari partai apa saja, termasuk koalisi partai apa saja,” kata pria yang mengampuh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltara ini.
Ia juga mengatakan, selain KPU Kaltara, seluruh KPU kabupaten/kota di Kaltara juga melaksanakan hal yang sama.
Dalam sosialisasi yang dilakukan dijelaskan terkait apa saja persyaratan terkait pencalonan di Pilkada 2024 ini.
Lebih rinci dijelaskan, persyaratan untuk partai politik (parpol) bisa mengusung paslon itu ada dua mekanisme, yang pertama menggunakan 20 persen dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dan yang kedua menggunakan 25 persen dari jumlah suara sah yang diperoleh oleh parpol.
“Untuk Pilgub Kaltara, karena di DPRD Kaltara itu ada 35 kursi maka minimal harus ada 7 kursi untuk bisa mengusung paslon. Artinya, untuk mekanisme ini, boleh lebih dari 7 kursi, tapi tidak boleh kurang,” jelasnya.
Sementara untuk yang syarat dukungan 25 persen dari perolehan suara sah, maka partai atau gabungan partai tetap bisa mengusung paslon sekalipun di DPRD paprtai atau gabungan partai itu tidak mencukupi 7 kursi.
“Pada dasarnya, nanti kita juga akan meminta kepada parpol untuk menyiapkan dokumen terkait dengan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya seraya mengatakan, untuk di Pilgub Kaltara 2024 ini tidak ada yang maju melalui jalur perseorangan. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim