TANJUNG SELOR – Sejumlah partai politik (parpol) telah melakukan penjaringan bakal calon untuk diusung maju ‘bertarung’ di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara).
Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, untuk di Kaltara saat ini sudah ada beberapa surat tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Sejauh ini kan sudah ada beberapa yang mendapatkan surat tugas. Untuk di Kaltara, hanya provinsi (Pilgub Kaltara) dan Bulungan (Pilbup Bulungan) yang belum turun surat tugasnya,” ujar Albertus kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Rabu (17/7).
Artinya, sejauh ini di PDIP untuk dukungan itu masih terus berproses. Pastinya, semua hasil dari penjaringan yang sebelumnya telah dilakukan itu sudah disampaikan secara berjenjang mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ke DPD lalu ke DPP.
“Kan ada dari DPC, ada tim penjaringan, lalu kemudian di plenokan di masing-masing tingkatan. Nh, itu kita sudah teruskan semua ke DPP. Jadi kita tunggu saja turunnya rekomendasi secara resmi dari DPP,” tuturnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara ini menegaskan, dalam beberapa hari ke depan kemungkinan surat tugas untuk dua daerah yang belum turun di Kaltara ini akan segera diturunkan dari DPP. “Kita tunggu saja beberapa hari ini,” ucapnya.
Menurutnya, surat tugas ini hanya diberikan kepada satu calon untuk kemudian menjalankan apa-apa yang menjadi penugasan dari parpol yang terdiri dari beberapa poin, di antaranya segera berkonsolidasi ke partai-partai pendukung, serta mencari pasangan untuk maju di Pilkada Serentak tahun 2024 ini.
Pastinya sejauh ini di PDIP masih berproses. Karena di PDIP ini dinamikanya berjalan, seperti adanya masukan dan saran dari pihak-pihak terkait. Artinya, di PDIP itu tetap berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dianggap punya potensi untuk diinformasikan terkait dengan strategi untuk memenangkan perhelatan pesta demokrasi ini.
“Jadi tunggu saja, karena untuk rekomendasi itu hak dari DPP. Kita di daerah hanya mengusulkan saja. Untuk yang turun saat ini juga baru surat tugas, belum rekomendasi dalam bentuk B1-KWK,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim