Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 Disahkan

Radar Tarakan • Dipublikasikan Rabu, 3 Juli 2024 | 12:03 WIB
PARIPURNA: DPRD Bulungan dan Pemda Bulungan mendatangani kesepakatan bersama Raperda menjadi Perda.
PARIPURNA: DPRD Bulungan dan Pemda Bulungan mendatangani kesepakatan bersama Raperda menjadi Perda.

TANJUNG SELOR - DPRD Bulungan dan Pemkab Bulungan menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 menjadi Perda.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama DPRD Bulungan dengan Pemkab Bulungan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi, Selasa (2/7).

Bupati Bulungan, Syarwani mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota DPRD Bulungan atas kerja keras serta sumbangan pemikiran yang konstruktif, sehingga Raperda ini dapat dibahas dan diselesaikan tepat waktu.

"Keputusan bersama antar DPRD dan Pemda Bulungan ini telah melalui tahapan mekanisme dan tata tertib DPRD serta telah sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, antar lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Syarwani

Kemudian, untuk saran dan masukan yang telah disampaikan melalui pendapat akhir oleh masing-masing fraksi, merupakan catatan penting bagi Pemda Bulungan dalam pelaksanaan pembangunan di  Bulungan pada tahun. anggaran berjalan 2024. "Banyak saran dan masukan yang disampaikan," ungkapnya.

Salah satunya, terkait pelayanan masyarakat. Begitu juga dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulungan serta komitmen untuk melakukan penataan para pelaku UMKM.

"Saya sudah perintahkan perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan fraksi DPRD Bulungan,"bebernya.

Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini juga mengingatkan kembali bahwa dalam pelaksanaan APBD 2024, untuk senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan hasil audit BPK pada tahun sebelumnya.

"Perangkat daerah diharapkan terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana (sarpras) perkantoran termasuk alat tulis kantor (ATK) serta secara bertahap beralih ke dokumen digital," ujarnya.

Begitupun, perangkat daerah yang menangani stunting, kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi juga dapat mempertajam rincian belanja agar dapat bersentuhan langsung pada kelompok sasaran kegiatan.

"Ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena akan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi," ungkapnya.

Kemudian, untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulungan  segera mengambil langkah percepatan penyelesaian dokumen dalam rangka pelaksanaan evaluasi Raperda oleh Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda.

"Perda ini menjadi ancuan untuk pembahasan APBD perubahan 2024 dan penyusunan APBD 2025. Sesuai aturan, APBD perubahan 2024 sebelum dilaksanakan harus sudah menyelesaikan Raperda  tentang Pertanggungjawaban APBD 2023. Hasil audit BPK," pungkasnya. (jai/har)

Editor : Azwar Halim
kaltara bulungan APBD 2023 raperda