TANJUNG SELOR – Dewan Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor terus melakukan upaya untuk memperjuangkan terbentuknya calon DOB Kota Tanjung Selor sebagai ibu kota Kalimantan Utara (Kaltara).
Namun, sejumlah upaya yang telah dilakukan itu belum menunjukkan progres apa-apa. Salah satu penyebabnya adalah belum ada dilakukannya pemekaran wilayah di Tanjung Selor, baik itu di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan.
Ketua Dewan Presidium DOB Kota Tanjung Selor, Achmad Djufrie mengatakan, sejak terbentuk pada 2016 lalu, secara resmi pihaknya telah mengantongi empat surat keputusan (SK) dukungan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor ini.
“Empat SK itu dikeluarkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulungan, DPRD Provinsi Kaltara, Bupati Bulungan serta Gubernur Kaltara,” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Minggu (30/6).
Oleh karena itu, ia menyayangkan jika dukungan yang dikeluarkan secara tertulis itu saat ini tidak dijalankan. Padahal apa yang sudah ada ini, semuanya merupakan amanah. Artinya tinggal bagaimana adanya kepedulian yang harus ditunjukkan.
“Bisa dilihat sendiri, ada kah tidak realisasi atau tahapan yang sudah dilakukan selama ini. Apakah itu dalam bentuk pemekaran desa/kelurahan, ataupun pemekaran kecamatan untuk mendukung kecukupan syarat administrasi DOB Kota Tanjung Selor,” tuturnya.
Karena, lanjut Achmad Djufrie, dari Presidium melihat kendala yang terjadi di lapangan sejauh ini, secara teknis tidak ada pemekaran wilayah yang dilakukan oleh daerah induk untuk memenuhi syarat administrasi calon DOB Kota Tanjung Selor ini.
“Kan kalau kita di presidium ini sifatnya mendorong saja, tapi jika pemilik wilayah tidak berkenan, bagaimana?,” tuturnya.
Achmad Djufrie menyebutkan, informasi terakhir yang ia terima, dari Lembaga Adat Kesultanan Bulungan menyambangi DPRD Bulungan untuk menyampaikan protes atas tidak adanya progres pembentukan DOB Kota Tanjung Selor.
“Menurut saya ini adalah implikasi daripada jenuhnya masyarakat melihat tidak adanya perkembangan yang dilakukan pemerintah tentang pemekaran wilayah untuk persiapan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor,” katanya.
Pada prinsipnya, dari lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara sudah menyetujui pembentukan Tanjung Selor sebagai kota yang berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 ditetapkan sebagai daerah kedudukan ibu kota Kaltara.
“Kenyataannya, berjalan beberapa tahun belakangan ini, tidak digerak lagi oleh pemerintah. Nah, di situ lah masyarakat melihat, sehingga dilakukan hearing ke DPRD oleh Lembaga Adat itu,” katanya.
Achmad Djufrie juga menyebutkan, informasi yang ia dapatkan, dalam waktu dekat ini Lembaga Adat tersebut akan melakukan aksi lanjutan dengan hearing ke DPRD Kaltara, termasuk ke Gubernur Kaltara.
“Menurut saya ini sudah tepat, karena memang semua pihak harus bersama-sama. Karena ini (Tanjung Selor sebagai ibu kota Kaltara) kemauan kita bersama-sama, maka ini harus diselesaikan bersama-sama,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim