TANJUNG SELOR - Sebanyak 448 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) se-Bulungan dilantik, Senin (24/6). Terhitung tanggal 24 Juni usai dilantik, Pantarlih akan langsung melakukan tugas kerja pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, Mahdi E Paokuma mengatakan, pekerjaan yang akan dilakukan Pantarlih sangat penting dan strategis dalam upaya KPU melakukan proses pemutakhiran data pemilih.
"Ini merupakan tugas undang-undang dan konstitusi. Karena itu Pantarlih akan bekerja dalam sebulan ke depan untuk upaya melaksanakan mandat konstitusi," kata Mahdi kepada Radar Kaltara, Senin (24/6).
Pekerjaan itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan baik sesuai standar operasional prosedur yang sudah diatur dalam ketentuan coklit. "Jadi, Pantarlih yang telah dilantik akan melakukan coklit daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) berdasarkan e-KTP di 10 kecamatan," ungkapnya.
Untuk itu, Pantarlih langsung dibekali bimbingan teknis (bimtek) terkait pengetahuan dasar, setelah resmi dilantik.
"Sebelum mereka (Pantarlih) melakukan coklit, kita berikan bimtek mengenai kerja-kerja pantarlih," bebernya.
Sesuai prosedur, mereka akan mendatangi rumah warga untuk memastikan apakah sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. "Pantarlih wajib mendatangi rumah setiap pemilih sesuai data per tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujarnya.
Seperti diketahui, sesuai dengan peta awal, KPU merencanakan 313 TPS yang tersebar di 10 kecamatan. Secara teknis, tugas Pantarlih meliputi melakukan coklit data pemilih dan memberikan tanda bukti kepada pemilih dengan mendatangi langsung rumah calon pemilih. Ditandai dengan penempelan stiker coklit di setiap rumah pemilih.
"Pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh pantarlih, langsung menyentuh dengan masyarakat. Sehingga data yang mereka dapatkan, merupakan data paling awal. Kalau kita ibaratkan, mata air yang menjadi sumber data. Sehingga pekerjaan mereka, akan menentukan data yang berkualitas atau tidak berkualitas," bebernya.
Lebih jauh dikatakannya, KPU berupaya untuk melindungi, mempromosikan hak politik warga negara, terutama hak untuk memilih di Pilkada 2024.
"Tentu pekerjaan Pantarlih ini singkat tapi menentukan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Bulungan," tandasnya.
Selain kegiatan Pantarlih, KPU juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem pengawasan pada Pilkada 2024. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan integritas proses pemilihan.
"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan Pilkada 2024," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim