TANJUNG SELOR – Pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah di partai politik (parpol) untuk bisa diusung sebagai kandidat pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 telah dilakukan.
Saat ini, proses untuk menuju penerbitan rekomendasi dari parpol terhadap pasangan calon (paslon) untuk ikut ‘bertarung’ di perhelatan pesta demokrasi ini terus bergulir, tak terkecuali di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Di Partai Gerindra Bulungan, misalnya. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bulungan, Achmad Djufrie, pihaknya telah memberikan rekomendasi ke sejumlah balon yang mendaftar di Partai Gerindra, baik itu sebagai balon bupati maupun balon wakil bupati (wabup) di Pilkada Bulungan tahun 2024.
“Tapi baru sebatas rekomendasi sampai ke DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Gerindra Kaltara. Jadi kewenangan DPC adalah memberi rekomendasi ke DPD,” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Kamis (6/6).
Setelah itu, lanjut pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara ini, baru dari DPD melakukan pengujian lagi terhadap kelayakan dari balon yang telah direkomendasikan DPC untuk kemudian direkomendasikan ke pusat.
“Nah, untuk ke pusat itu dari DPD. Nanti baru dari pusat menurunkan rekomendasi untuk mengusung pasangan calon yang dianggap tepat. Kalau kita, semua yang mendaftar direkomendasikan ke DPD,” tuturnya.
Hanya saja, rekomendasi ke DPD itu dibarengi dengan catatan-catatan, termasuk ada juga syarat-syarat yang dilihat oleh DPC seperti melakukan fit and proper test terhadap para kandidat yang telah mendaftar.
“Kalau di Partai Gerindra itu total yang mendaftar ada 9 orang, yang terdiri dari 5 bakal calon bupati dan 4 bakal calon wakil bupati,” sebut Achmad Djufrie.
Dirincikannya, 5 balon bupati itu meliputi Syarwani, Mohammad Saleh P Khar, Datu Iman Suramenggala, Najamuddin dan Heri Rudiono. Sedangkan untuk 4 balon wabup meliputi Kilat, Norhayati, Amir Bakrie dan Chieto Karno Ashe.
“Pastinya kita di kabupaten prosesnya sudah selesai, tinggal menunggu lagi dari provinsi. Untuk di pusat itu setelah proses di DPD selesai, itu sudah bisa keluar. Sepanjang semua sudah cukup dan syaratnya disanggupi, saya rasa tidak ada masalah,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim