TANJUNG SELOR - Kebutuhan surat suara sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan ketersediaan surat suara sejak dini agar tidak terjadi kekurangan.
Ketua Bawaslu Kaltara, Rustam Akif meminta KPU untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan surat suara di Bumi Benuanta yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini dikarenakan kondisi geografis daerah tersebut yang sulit dijangkau dan dapat mempersulit distribusi logistik pemilu ke tempat pemungutan suara.
"Dalam menghadapi Pilkada, kebutuhan surat suara sangat penting," kata Rustam kepada Radar Kaltara, Senin (3/6).
Oleh karena itu, KPU harus memastikan ketersediaan surat suara sejak dini agar tidak terjadi kekurangan. Dikatakan, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menentukan pemimpinnya, dan KPU harus memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan transparan
"Jadi, KPU harus mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi hal tersebut," ungkapnya.
Mengingat, saat ini ada sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Tawau, Malaysia. Karena itu, hal ini harus diantisipasi kekurangan surat suara.
"Sekarang ini yang harus kita antisipasi surat suara yang kurang di tempat pemungutan suara (TPS)," bebernya.
Meskipun, hal tersebut bisa ditanggulangi dengan mencari TPS terdekat. Namun, persoalannya jumlah cadangan surat suara terbatas. Ia menekankan bahwa sebelum pencoblosan, KPU harus secara tegas melakukan pendataan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Masyarakat harus memastikan menerima haknya sebagai pemilih dalam setiap pesta demokrasi," ujarnya.
Masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) juga harus menerima haknya sebagai warga negara. Untuk itu, KPU harus memastikan seluruh warga negara tercakup dalam pemutakhiran data untuk memastikan hak pilih masyarakat tersalurkan dalam Pilkada.
"Kita berharap, data ini harus mutakhir. Sehingga kita bisa menjaga hak pilih setiap orang," bebernya.
Karena itu, kekurangan surat suara pada Pilkada harus diatasi sejak dini oleh KPU dengan mengambil langkah antisipatif dengan memastikan ketersediaan surat suara, melakukan pendataan tegas, menguatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan seluruh pihak terkait. Dengan begitu, pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan adil, transparan, dan terorganisasi dengan baik.
"Masyarakat dapat mengekspresikan hak politiknya sebagai warga negara Indonesia dalam setiap pesta demokrasi yang dilaksanakan secara berkala, memilih calon pemimpin daerah yang terbaik dan berkualitas untuk memimpin daerahnya," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim