TANJUNG SELOR - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 ditargetkan bisa masuk 10 besar nasional. Tentu ini merupakan PR bagi Kaltara mengingat pada tahun 2022 IDI Kaltara menduduki peringkat 17.
Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Fahrur Raji mengatakan, peningkatan IDI Kaltara ini merupakan tugas bersama. Tidak bisa jika hanya dibebankan kepada Kesbangpol.
“Memang untuk peningkatan IDI ini, sinergitas harus ditingkatkan. Tidak bisa jika hanya Kesbangpol sendiri yang bekerja,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor akhir pekan kemarin.
Jadi, lanjut Fahrur Raji, ada beberapa instansi yang perlu terlibat aktif dalam hal menjaga IDI tersebut, mulai dari instansi pemerintahan, kepolisian, partai politik (parpol), tokoh agama, perguruan tinggi hingga media.
“Gambarannya seperti yang dilibatkan pada FGD (focus group discussion) IDI Kaltara tahun 2023 beberapa hari lalu,” katanya.
Menurutnya, dua tahun terakhir ini IDI Kaltara tidak berada di peringkat yang buruk sekali ataupun baik sekali. Karena yang buruk sekali itu berada pada zona merah dan yang baik sekali itu zona hijau. Sementara Kaltara saat ini berada pada zona kuning.
“Makanya saya katanya, minimal IDI 2023, Kaltara masuk di peringkat 10 besar. Ini target kita. Seandainya kita bisa bersinergi dengan baik, insha Allah target di tahun 2023 ini dapat kita capai,” tuturnya optimistis.
Selain sinergitas, ia juga memberikan catatan pada penerbitan kebijakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini penting untuk diperhatikan baik-baik agar tidak terbentur dengan persoalan IDI.
“Kebijakan ini juga akan mempengaruhi. Misalnya seperti larangan dan imbauan. Jika dia sifatnya imbauan, itu masih aman. Tapi jika sudah dalam bentuk larangan, maka jika dilanggar akan ada konsekuensi yang akan diterima,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa perlu adanya pendekatan yang dilakukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Kaltara ini untuk bagaimana caranya agar Kesbangpol se-Kaltara harus satu visi dan misi.
“Artinya, kita utamakan untuk perbaiki di internal dulu, baru kita ke luar,” tegasnya.
Terpisah, Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Basran mengatakan, berdasarkan penilaian IDI tahun 2021 dan 2022 itu, Kaltara berada pada zona kuning dengan nilai di bawah 80.
“Harapan pemerintah daerah sih, sebaiknya itu masuk di zona hijau. Itu nilainya 80 ke atas. Jadi mudah-mudahan IDI tahun 2023 ini Kaltara bisa masuk di zona hijau,” tuturnya.
Hanya saja, dalam hal ini di daerah tentu hanya bisa berharap karena penilaian IDI ini dilakukan di pusat. Tapi, tentunya dalam hal penilaian itu tentu ada potensi mengalami kenaikan dan ada juga potensi terjadi penurunan.
Akan tetapi, jika melihat dari hasil pembahasan pada FGD yang dilakukan terkait IDI Kaltara tahun 2023 beberapa hari lalu, ada potensi peringkat IDI Kaltara itu naik. Sebab, ada beberapa indikator penilaian yang terlibat kondisinya lebih baik dari sebelumnya.
“Misalnya di indikator 1, di tahun 2022 itu ada kasus tapi di tahun 2023 ini tidak ada. Demikian juga kasus di pemerintahan, di tahun 2022 itu ada tiga kasus, sementara di tahun 2023 ini hanya ada satu kasus. Tapi itu tadi, kita di daerah belum bisa memastikan, karena penilaian dilakukan di pusat. Jadi kita tunggu saja,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim