TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltara.
Salah satunya dengan menggelar workshop monitoring dan evaluasi (monev) capaian SPM pemerintah provinsi dan kabupaten/kota triwulan IV tahun anggaran 2023, serta bimbingan teknis (bimtek) pendataan enam bidang SPM tingkat Provinsi Kaltara di Tarakan pada Rabu (13/3) lalu.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, workshop monev dan bimtek SPM ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan SPM sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Di sini penekanan pelaksanaan urusan wajib dipisahkan antara yang bersifat pelayanan dasar dan non dasar. Ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pencapaian SPM," ujar Suriansyah saat dikonfirmasi, Jumat (15/3).
Ia mengatakan, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya dalam pemenuhan aspek pelayanan dasar dan SPM, pemerintah daerah diharapkan dapat menggerakkan segala potensi sumber daya yang dimiliki daerah, serta melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.
Terlebih dengan adanya orientasi baru dalam manajemen pelayanan publik, tentu secara otomatis pemerintah daerah dituntut akuntabilitas ke dalam organisasi, serta ke masyarakat melalui akuntabilitas publik transparansi, karena pemerintah akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat.
Karena, lanjut Suriansyah, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah dilakukan dengan membuat indikator dan target yang disusun dalam SPM dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Termasuk memberikan ruang ke masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan SPM di daerahnya," kata Suriansyah.
Pastinya, Pemprov Kaltara akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di provinsi ke-34 Indonesia ini melalui kreatifitas dan inovasi semaksimal dan seprofesional mungkin.
"Ini tentu sangat penting dan dibutuhkan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemprov Kaltara untuk mewujudkan Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera, dengan berbasiskan sumber daya lokal," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim